Koridor.co.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo (AOE) 2026 tidak hanya berhenti pada tataran promosi potensi daerah. Ia berharap acara ini mampu menjadi platform yang efektif untuk mempertemukan produk, pasar, dan investor, yang pada akhirnya menghasilkan kontrak dan realisasi investasi yang konkret.

Menurut Bima Arya, keberhasilan sebuah expo seharusnya diukur dari dampak ekonomi yang mampu diciptakan, bukan sekadar dari jumlah pengunjung atau banyaknya Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani. “Expo ini kita harapkan bergeser. Tidak saja menjadi etalase dari daerah dan seremoni, tapi betul-betul ruang untuk menjadikan potensi itu riil. Ruang untuk mempertemukan investor. Dan menghasilkan investasi yang benar-benar terealisir,” ujar Bima dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat membuka AOE 2026 dengan tema ‘Trade, Tourism, Investment and Procurement’ di Nusantara Convention Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Para kepala daerah diminta untuk terus mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa kabupaten memiliki kekuatan besar sebagai sentra pangan dan faktor produksi, serta sumber daya tenaga kerja yang dapat dikembangkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Di samping itu, para kepala daerah juga diingatkan untuk tetap memprioritaskan pelayanan dasar, ketahanan pangan dan energi, transformasi ekonomi yang berbasis potensi lokal, serta upaya pengendalian kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dengan menyerap aspirasi dan mendorong penyelesaian berbagai kebutuhan daerah.

Bima Arya menegaskan bahwa expo seperti AOE 2026 perlu menjadi bagian integral dari proses hilirisasi potensi daerah. Oleh karena itu, setiap peluang yang ada harus dipersiapkan secara matang, mulai dari kesiapan produk yang kompetitif, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pasar, pemenuhan standar dan sertifikasi yang relevan, hingga kesiapan proyek investasi yang terukur.

“Produksi bertemu pasar, komunitas yang ada meet the standard, dan peluang investasi menjadi proyek yang riil, dan setiap pertemuan mengarah kepada kontrak dan realisasi,” tegasnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, Bima menyampaikan tujuh arahan penting dari Mendagri kepada para kepala daerah. Pertama, pemerintah daerah perlu mengenali DNA atau kekuatan ekonomi unik di daerahnya masing-masing untuk memahami potensi sekaligus membangun ekosistem pendukungnya. Kedua, memilih produk unggulan atau local champion yang memiliki daya saing tinggi dan nilai pasar yang jelas.

Ketiga, memulai strategi dari kebutuhan pasar dengan melakukan pemetaan permintaan, standar kualitas, rentang harga, persyaratan sertifikasi, estimasi volume produksi, serta identifikasi calon pembeli potensial. Keempat, mengubah potensi daerah menjadi proyek investasi yang siap dihitung secara finansial dan ditawarkan kepada calon investor, dengan memperhatikan aspek infrastruktur pendukung, total investasi yang dibutuhkan, kemudahan perizinan, analisis kelayakan, manajemen risiko, dan calon mitra strategis.

Kelima, mengarahkan alokasi belanja pemerintah agar lebih produktif, khususnya untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Keenam, membangun rantai nilai yang sinergis antardaerah, melalui kolaborasi antara daerah yang memiliki bahan baku, daerah yang melakukan pengolahan, dan daerah yang menjadi pusat pemasaran. Ketujuh, melakukan pengukuran dan pengawalan yang cermat terhadap seluruh hasil expo, agar setiap pertemuan bisnis dapat berlanjut menjadi kontrak yang mengikat dan realisasi investasi yang konkret.

Dalam konteks ini, Bima Arya menekankan krusialnya kolaborasi antardaerah. Jejaring yang kuat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan infrastruktur yang saling terhubung, pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama, hingga upaya pencarian alternatif sumber pendanaan dan investasi.

Selain kolaborasi, integritas disebut sebagai fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi membangun kepercayaan para investor.

Melalui penyelenggaraan AOE 2026, Bima Arya berharap berbagai potensi unggulan kabupaten dapat semakin terhubung dengan pasar yang lebih luas dan investor yang tepat. Hal ini diharapkan mampu mendorong peningkatan transaksi bisnis, realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, perwakilan duta besar dari berbagai negara, sejumlah gubernur dan bupati, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi beserta jajaran pengurus, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari kementerian/lembaga, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan berbagai organisasi dan asosiasi.