Koridor.co.id — Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mengawal penuh proses pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program rehabilitasi ekonomi ini dirancang untuk dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2028.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada bantuan tahap awal pascabencana. Pemerintah berkomitmen memastikan keberlanjutan usaha masyarakat agar aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali bangkit dan tumbuh.

Komitmen ini disampaikan Maman saat Kick Off Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera, yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dari ketiga provinsi tersebut. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Aceh, serta para bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait.

“Presiden menyampaikan pesan khusus kepada saya agar bantuan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di tiga provinsi ini jangan hanya selesai di awal saja. Kita harus fokus hingga tataran pemulihan ekonomi yang kontinuitasnya terjaga sampai tahun 2028. Pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berjalan sendiri,” kata Maman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2026).

Maman juga menyampaikan permohonan maaf atas penyesuaian jadwal realisasi program yang mundur sekitar satu setengah bulan. Pergeseran ini terjadi seiring dengan masuknya tahapan pemulihan ekonomi dan proses penyesuaian mekanisme penganggaran negara.

“Perlu dipahami bahwa fase pemulihan ekonomi memang baru masuk pada bulan-bulan ini, disamping juga karena adanya penyesuaian mekanisme penganggaran. Namun, kami pastikan komitmen kami penuh untuk merealisasikannya,” ujar Maman.

Data dari Kementerian UMKM mencatat lebih dari 498 ribu UMKM di 50 kabupaten/kota dan 4.310 desa di tiga provinsi tersebut terdampak bencana. Rinciannya, sekitar 285 ribu UMKM di Aceh, 117 ribu UMKM di Sumatera Utara, dan 95 ribu UMKM di Sumatera Barat.

Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah telah menyiapkan skema anggaran dan target pemulihan bertahap selama tiga tahun. Pada tahun 2026, anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp618 miliar, ditujukan untuk lebih dari 212 ribu UMKM.

Program dilanjutkan pada 2027 dengan alokasi anggaran lebih dari Rp622 miliar untuk menjangkau lebih dari 215 ribu UMKM. Sementara itu, pada 2028, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp21 miliar untuk sasaran lebih dari 11 ribu UMKM.

Maman menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data agar program pemulihan dapat tepat sasaran. Data calon penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah akan diintegrasikan melalui platform SAPA UMKM. Platform ini akan menjadi basis pelaksanaan program sekaligus terhubung dengan program pemberdayaan lainnya.

“Apa yang sudah di-OK-kan melalui bupati, wali kota, dan gubernur, maka itulah yang akan kita terima dan masukkan ke dalam SAPA UMKM. Karena SAPA UMKM posisinya tidak untuk menolak, tetapi lebih kepada me-review apakah data yang masuk itu sesuai dengan kriteria yang sudah kita siapkan,” jelas Maman.

Integrasi data ini diharapkan menghasilkan basis data yang dinamis, sehingga kondisi dan kebutuhan UMKM terdampak dapat terus diperbarui. Dukungan pemerintah tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dapat berlanjut melalui program pembinaan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan spesifik pelaku usaha.

Mengingat waktu efektif pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas, Kementerian UMKM meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima. Pengusulan data melalui portal SAPA UMKM ditargetkan selesai paling lambat pada 14 September 2026.

“Waktu kita sangat terbatas hingga Desember. Saya mohon kerja sama dan dukungan penuh dari para gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita selesaikan verifikasi data tepat waktu agar bantuan masyarakat segera cair dan ekonomi daerah kembali bergairah,” tegas Maman.

Selain dukungan program rehabilitasi ekonomi, Kementerian UMKM memastikan fasilitas Klinik UMKM Bangkit yang telah beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan jangka panjang.

Klinik UMKM Bangkit berfungsi sebagai pusat konsultasi dan penanganan berbagai persoalan usaha yang dihadapi UMKM terdampak bencana. Fasilitas ini juga mendukung pengumpulan dan pemutakhiran Data Tunggal UMKM, yang menjadi basis penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, dukungan anggaran, serta pendampingan hingga 2028, Kementerian UMKM menargetkan pemulihan yang tidak hanya mengembalikan aktivitas usaha masyarakat seperti sebelum bencana. Pemulihan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan UMKM sebagai penggerak ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat di daerah terdampak.