Koridor.co.id — JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjenguk Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, yang tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia. Kunjungan ini dilakukan atas instruksi langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo memberikan penugasan setelah menerima laporan mengenai kondisi kesehatan Wali Nanggroe yang telah menjalani proses perawatan dan pemulihan selama hampir tiga bulan di Penang. Dalam kunjungan yang berlangsung pada Selasa (25/8/2026) itu, Mendagri Tito menyampaikan salam hormat serta doa dari Presiden Prabowo agar Wali Nanggroe segera pulih dan dapat kembali ke Tanah Air.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo merupakan bentuk penghormatan kepada Wali Nanggroe sebagai tokoh penting dalam kehidupan adat, budaya, serta persatuan masyarakat Aceh. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kondisi kesehatan Wali Nanggroe dilaporkan terus membaik. Tgk. Malik Mahmud menyampaikan bahwa proses pengobatannya hampir selesai dan dirinya telah mendekati tahap pemulihan penuh. Apabila tidak ada kendala, Wali Nanggroe berencana kembali ke Aceh pada awal September 2026.

Mendagri Tito menyambut baik perkembangan kesehatan tersebut dan berharap Wali Nanggroe dapat menuntaskan seluruh tahapan pemulihan sesuai anjuran tim medis sebelum kembali menjalankan berbagai kegiatan di Aceh. Di tengah masa pemulihan, Tgk. Malik Mahmud diketahui tetap mengikuti sejumlah agenda kelembagaan secara daring. Pada Juli 2026, beliau mengikuti forum Mahkamah Agung terkait penyusunan naskah akademik pembentukan Pengadilan Niaga Syariah saat menjalani pemulihan dan fisioterapi ortopedi di Penang.

Kunjungan Mendagri Tito ini mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap kesehatan para tokoh masyarakat. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi, persaudaraan, serta hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat Aceh.