Koridor.co.id — JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar lebih berdampak dan berkeadilan. Hal ini disampaikan dalam pandangannya mengenai Pokok-Pokok Rancangan APBN 2027, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.

Said Abdullah menggarisbawahi bahwa setiap program yang dibiayai APBN harus memiliki kejelasan tujuan, terukur dampaknya, serta berkorelasi langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi yang diharapkan. “Prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Dalam evaluasi pelaksanaan APBN 2025, Pimpinan Banggar mencermati sejumlah indikator asumsi ekonomi makro dan kesejahteraan, serta postur RAPBN 2027. Ditemukan kesesuaian antara indikator di Kebijakan Ekonomi Makro dan Kerangka Fiskal (KEM PPKF) dengan Nota Keuangan RAPBN 2027. Namun, beberapa indikator perlu dipikirkan ulang, bukan karena targetnya salah, melainkan karena angka Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru sudah sangat mendekati target yang diajukan.

Mengingat belanja APBN 2027 diperkirakan mencapai Rp 4.097,2 triliun, Said menekankan perlunya memberikan arti yang besar atas belanja tersebut. Ia mengusulkan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi dari 6% menjadi sedikit lebih tinggi, serta mengoreksi target rasio gini ke batas atas agar angkanya lebih rendah, mengingat rasio gini saat ini berada di angka 0,368.

Terkait tingkat pengangguran, Said menyoroti angka BPS saat ini yang mencapai 4,68%. Target dalam Nota Keuangan diajukan antara 4,30%-4,87%. Ia berpendapat batas atas target tersebut juga perlu dipertimbangkan kembali. “Sejurus dengan hal ini, per Mei 2026 angka proporsi tenaga kerja formal sudah dititik 40,7%, sementara RAPBN 2027 mengusulkan 40,8%, padahal Februari 2024 lalu kita sudah di posisi 40,83%, harusnya target kita bisa lebih besar lagi,” tegas Said.

Mengenai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Said menilai titik tengah Rp 17.500/US$ pada RAPBN 2027 cukup realistis. Namun, ia mengingatkan perlunya memikirkan orkestrasi kebijakan moneter ke depan. Penguatan dolar AS yang didorong oleh upaya pengendalian inflasi dan statusnya sebagai aset *haven* perlu diantisipasi, terutama jika Tiongkok cenderung mendevaluasi Yuan untuk daya saing ekspor.

Said menegaskan bahwa setiap program yang dibiayai APBN harus didasarkan pada data yang akurat. “Sebab data sebagai landasan pijak wujud kesesuaian nalar antara pokok masalah, intervensi program dan anggaran,” tuturnya. Ia menyoroti adanya laporan mengenai kekeliruan data yang menyebabkan masyarakat mampu ditempatkan pada desil bawah, atau sebaliknya. Said meminta BPS segera melakukan validasi data kembali untuk mencegah kesalahan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi.

Tanggung Jawab Besar di Balik Belanja Negara Triliunan Rupiah

Untuk pertama kalinya, belanja negara menembus lebih dari Rp 4.000 triliun. Said mengingatkan bahwa di balik angka besar tersebut terdapat tanggung jawab besar untuk mencapai pendapatan negara yang besar pula, yang ditopang oleh perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Said berharap kenaikan target Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 64,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 132,8 triliun bersifat alamiah, yaitu didorong oleh pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat. Ia juga menyoroti penurunan target PNBP pada RAPBN 2027 menjadi Rp 517,4 triliun, dari outlook 2026 yang diperkirakan Rp 575 triliun. Menurutnya, dengan perbaikan tata kelola sumber daya alam yang baik, target PNBP seharusnya tetap bisa tinggi.

Menuju APBN Berimbang dan Disiplin Fiskal

Said mengingatkan kembali diskusi mengenai peta jalan menuju APBN berimbang, yang memerlukan transisi jangka menengah. Hal ini penting untuk menyehatkan fiskal dan membangun kepercayaan pelaku pasar. Ia berharap pemerintah dapat disiplin menjaga defisit fiskal 2027 pada level 2,4%, lebih rendah dari potensi defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85%.

Langkah ini dipandang sebagai jalan bertahap menuju APBN berimbang dan memperbaiki *debt service ratio* yang telah melampaui batas atas rekomendasi IMF. “Inilah jalan kita memperbaiki *debt service ratio* yang telah jauh melampaui batas atas dari rekomendasi IMF,” pungkasnya.