Koridor.co.id — Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menyelesaikan survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan memutakhirkan data ekonomi masyarakat Indonesia. Hasil survei ini krusial sebagai acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos) dan kebijakan terkait konsumsi BBM bersubsidi.

Namun, proses tersebut diwarnai kegaduhan akibat keluhan masyarakat mengenai ketidakakuratan pembagian desil ekonomi. Ketidaktepatan data ini dilaporkan telah merugikan sejumlah warga.

Di Yogyakarta, seorang penarik bentor harus meminta keringanan biaya kuliah anaknya. Ia terdaftar di desil 9, yang membuatnya kesulitan memenuhi biaya pendidikan sebesar Rp 15 juta untuk Universitas Negeri Yogyakarta. Hal serupa terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana beberapa warga memprotes pencantuman nama mereka di Desil 10, padahal mereka mengaku hidup pas-pasan dan tinggal di kontrakan.

Menanggapi polemik ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan keluhan masyarakat terkait penetapan desil. “Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi,” ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, telah menyiapkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk perbaikan DTSEN, sesuai permintaan BPS demi penyajian data yang akurat. “Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Penutupan Jalur Pendakian Gunung Semeru

Di sisi lain, jalur pendakian Gunung Semeru resmi ditutup total mulai Rabu, 26 Agustus 2026. Keputusan ini diambil oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menyusul munculnya titik kebakaran hutan di kawasan Blok Ranu Kembang, yang berdekatan dengan jalur pendakian.

Penutupan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan, sembari menunggu evaluasi kondisi lapangan oleh pihak pengelola sebelum membuka kembali akses menuju puncak Mahameru.

Dampak Karhutla terhadap Kesehatan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menimbulkan dampak signifikan pada kesehatan masyarakat. Asap pekat dari karhutla melepaskan karbon dan senyawa berbahaya yang dapat mengancam kesehatan pernapasan dan jantung.

Data Kementerian Kesehatan per 21 Agustus 2026 menunjukkan lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap akibat karhutla yang melanda tujuh provinsi. Di Kalimantan Tengah, kasus Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dilaporkan melonjak hingga 78,1 persen.

Ulasan mendalam mengenai berita-berita hangat ini dapat diikuti melalui siaran langsung (live streaming) setiap Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom.