Koridor.co.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menggarisbawahi sejumlah poin krusial terkait Pokok-Pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Dalam pandangannya, APBN ke depan harus mampu menunjukkan kejelasan tujuan setiap program, terukur dampaknya, serta berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.

“Karena itu, prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Said menjelaskan bahwa Pimpinan Banggar telah mencermati indikator asumsi ekonomi makro, kesejahteraan, serta postur RAPBN 2027. Meskipun terdapat kesesuaian antara indikator di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dengan Nota Keuangan RAPBN 2027, beberapa indikator perlu dikaji ulang. Hal ini bukan karena targetnya salah, melainkan karena angka terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah sangat mendekati target yang diajukan.

Said menekankan pentingnya memberikan arti besar pada belanja APBN yang diperkirakan mencapai Rp 4.097,2 triliun. Ia menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang diajukan sebesar 6% dalam Nota Keuangan, padahal sebelumnya Pimpinan Banggar telah menyepakati rentang 5,8%-6,5%. “Said mengatakan kemungkinan jika targetnya sedikit bertambah,” katanya.

Selain itu, target rasio gini juga menjadi perhatian. Dengan angka rasio gini saat ini mencapai 0,368, dan usulan dalam Nota Keuangan berada di rentang 0,362-0,367, Said menyarankan perlunya koreksi ke batas atas agar targetnya lebih rendah. Hal serupa juga terjadi pada target tingkat pengangguran. Angka BPS menunjukkan tingkat pengangguran 4,68%, sementara Nota Keuangan mengusulkan 4,30%-4,87%, yang juga perlu dipikirkan ulang batas atasnya.

Said juga menyoroti proporsi tenaga kerja formal yang pada Mei 2026 sudah mencapai 40,7%. RAPBN 2027 mengusulkan 40,8%, padahal pada Februari 2024 posisi tersebut sudah 40,83%. Ia menegaskan bahwa target seharusnya bisa lebih tinggi.

Mengenai kurs rupiah yang dipatok Rp 17.500 per dolar AS dalam RAPBN 2027, Said menilai angka tersebut realistis. Namun, ia mengingatkan pentingnya orkestrasi kebijakan moneter di tengah tren global. China berpotensi mendevaluasi Yuan untuk daya saing ekspor, sementara Amerika Serikat (AS) menguatkan dolar untuk mengendalikan inflasi dan menjadikannya aset aman (haven asset) di tengah defisit perdagangan dan inflasi yang meninggi sejak 2022.

Said menekankan bahwa di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan fiskal, narasi yang memandu arah kebijakan moneter sangat penting agar dapat dijalankan oleh Bank Indonesia (BI).

“Bapak/Ibu, yang kami hormati, setiap program yang dibiayai APBN harus didasarkan pada data yang akurat. Sebab data sebagai landasan pijak wujud kesesuaian nalar antara pokok masalah, intervensi program dan anggaran,” tutur Said. Ia menambahkan, “Jika datanya salah, dampak progam juga bengkok, sehingga tujuan pasti absurd. Oleh sebab itu, data driven policy hanya berlaku kalau datanya digali dengan benar, dan diinput pula dengan benar.”

Menyinggung persoalan data, Said meminta BPS segera melakukan validasi ulang. Ia merujuk pada protes warga yang tiba-tiba naik desil ekonomi atasnya atau sebaliknya, yang mampu namun ditempatkan di desil bawah. “Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi. Apalagi DTSEN dijadikan rujukan besar diberbagai kebijakan,” tegas Said.

Dengan belanja negara yang menembus lebih dari Rp 4.000 triliun untuk pertama kalinya, Said mengingatkan tanggung jawab besar untuk mencapai pendapatan negara yang besar pula, terutama dari sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia berharap kenaikan target Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 64,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 132,8 triliun bersifat alamiah, bukan dari pemajakan baru yang membebani rakyat.

Sebaliknya, target PNBP pada RAPBN 2027 mengalami penurunan dari outlook 2026 yang diperkirakan Rp 575 triliun menjadi Rp 517,4 triliun. Said berharap target ini diperhitungkan kembali, mengingat instruksi Presiden Prabowo untuk perbaikan tata kelola sumber daya alam yang baik.

Said juga mengingatkan kembali peta jalan menuju APBN berimbang yang memerlukan transisi jangka menengah untuk menyehatkan fiskal dan membangun kepercayaan pelaku pasar. Ia berharap pemerintah disiplin menjaga defisit fiskal 2027 di level 2,4%, lebih rendah dari potensi 2,85% di 2026, sebagai langkah bertahap menuju APBN berimbang dan memperbaiki debt service ratio yang telah melampaui batas atas rekomendasi IMF.