Koridor.co.id — Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menerima perwakilan Serikat Buruh PT Pos Indonesia. Pertemuan ini membahas kondisi keuangan perusahaan pelat merah yang berdampak pada nasib sekitar 31.000 karyawan aktif dan 28.000 pensiunan.

Dalam dialog di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, berbagai aspirasi disampaikan langsung oleh perwakilan buruh. Kekhawatiran utama yang mengemuka adalah kepastian pembayaran gaji karyawan yang dijadwalkan jatuh tempo pada 1 September mendatang, serta masa depan perusahaan di tengah tekanan keuangan.

Anggia Ermarini menyatakan bahwa DPR RI memahami kekhawatiran tersebut. “Kami dengar langsung kekhawatiran teman-teman buruh. Ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi menyangkut dapur puluhan ribu keluarga,” ujarnya.

Menindaklanjuti diskusi tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong percepatan pencairan dana sekitar Rp158 miliar. Dana ini merupakan tagihan PT Pos kepada Kementerian Sosial berdasarkan hasil audit, di luar tagihan kepada Bulog dan Peruri. Surat permintaan pencairan telah dikirimkan kepada Kementerian Keuangan sejak 12 Agustus 2026, dan diharapkan dapat segera direalisasikan.

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dana tersebut adalah hak PT Pos yang harus dibayar sebagai utang atau tagihan, bukan dana talangan. “Ini hak PT Pos yang harus dibayar, bukan belas kasihan. Kami minta persoalan penyehatan PT Pos segera diurai dan dituntaskan, karena ini aset bangsa yang usianya sudah 281 tahun,” tegasnya.

Ke depan, Komisi VI DPR RI akan terus memantau komunikasi antara manajemen PT Pos, Danantara, dan karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan komitmen bersama yang telah dibangun terealisasi. PT Pos dinilai memiliki prospek bisnis logistik masa depan yang perlu diperkuat, sehingga penyehatannya menjadi prioritas bersama.

Melalui pertemuan ini, DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang bagi aspirasi pekerja, pensiunan, dan seluruh elemen masyarakat. Pengawalan terhadap proses penyehatan dan penyelamatan PT Pos Indonesia akan terus dilakukan hingga tuntas.