Koridor.co.id — Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama anggota Komisi X DPR RI, Saan Mustopa dan Sari Yuliati, menerima audiensi dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI). Pertemuan ini membahas nasib ratusan ribu guru non-ASN di berbagai daerah yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian setelah tahun 2026.

Audiensi yang digelar di ruang pimpinan gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026), menjadi wadah bagi FAGRI untuk menyampaikan aspirasi mereka. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah harapan agar pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai skema penyelesaian status kepegawaian, termasuk potensi pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Ketua FAGRI, Aminuddin, menjelaskan bahwa kepastian status sangat dibutuhkan mengingat Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menyatakan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini hanya sampai 31 Desember 2026. “Kami masih menanti kepastian nasib guru non-ASN setelah batas waktu tersebut. Sejauh ini, pemberitaan mengenai PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu belum menyebut secara spesifik bagaimana nasib guru non-ASN. Karena itu, kami datang ke DPR untuk meminta kejelasan status dan masa depan guru non-ASN pada 2027,” ujar Aminuddin.

Ketua FAGRI, Ahmad Farwiz Nasution, mengapresiasi kesediaan pimpinan DPR untuk mendengarkan langsung aspirasi para guru non-ASN. Menurut Ahmad, pimpinan DPR telah memberikan sejumlah masukan dan menyatakan komitmennya untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian dan pihak terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pimpinan DPR menyatakan siap membantu mendorong penyelesaian persoalan non-ASN ini sesuai Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026,” ungkap Ahmad. Ia menambahkan bahwa berdasarkan data per tahun 2024, tercatat ada 172.323 guru non-ASN yang masih membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan status mereka.

Menanggapi hal tersebut, Dasco menegaskan bahwa DPR akan meneruskan aspirasi FAGRI kepada pemerintah dan kementerian terkait. DPR juga berkomitmen untuk memantau tindak lanjut pembahasan agar persoalan yang menyangkut masa depan ratusan ribu guru ini dapat segera memperoleh kejelasan. Melalui forum audiensi ini, DPR kembali menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat dan memastikan proses penyelesaiannya terus dipantau.