Koridor.co.id — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat siap menerima aspirasi dari masyarakat. Pernyataan ini disampaikan menyusul rencana aksi demonstrasi oleh sejumlah kelompok pada tanggal 27 Agustus 2026. Puan mengimbau agar para peserta aksi menjaga ketertiban selama pelaksanaan unjuk rasa.

“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” ujar Puan dalam keterangannya pada Rabu (26/8/2026).

Puan menyampaikan hal tersebut usai menghadiri peluncuran buku karya Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta pada hari yang sama. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8) besok. Setidaknya ada empat kelompok yang berencana menyampaikan tuntutan mereka masing-masing.

Menanggapi hal ini, Puan mengimbau masyarakat yang akan berpartisipasi dalam aksi demo untuk senantiasa menjaga ketertiban. “Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Mengenai kemungkinan perwakilan aksi demo ingin bertemu dengan pimpinan DPR, Puan menyatakan bahwa pihaknya terbuka. “Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami,” jelas Puan. Ia menambahkan, “Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu.”

Oleh karena itu, Puan tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR akan menemui peserta aksi demo yang datang ke gedung parlemen. “Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Saan Mustopa, telah menggelar audiensi bersama perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI). Selain itu, pimpinan DPR RI dan Komisi VI DPR RI juga menerima audiensi dari karyawan PT Pos Indonesia yang menuntut kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan, menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan.

Pimpinan DPR bersama perwakilan alat kelengkapan dewan (AKD) juga terus menerima aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, termasuk audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8) lalu. “Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme-nya,” tutup Puan.