Koridor.co.id — JAKARTA – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyatakan bahwa agenda demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di Jakarta terkait pemberantasan korupsi masih sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia menduga adanya kekuatan senyap yang mendaur ulang aksi serupa pada Agustus 2025 menjelang aksi yang akan datang.

“Sebetulnya aksi massa tanggal 27 Agustus 2026 yang menuntut pemberantasan korupsi dan penyitaan asset koruptor, masih sejalan dengan arah kebijakan dan tekad Presiden Prabowo,” kata Haris kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Haris menjelaskan, Presiden Prabowo telah mengambil langkah mendasar yang melampaui tuntutan gerakan massa, termasuk mencegah kebocoran kekayaan negara dan menyita aset korupsi dari para oligarki di sektor tambang, hutan, dan lahan.

“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” jelas Haris.

Ia menambahkan bahwa melalui pimpinan yang baru, tata kelola MBG yang sempat dikritik oleh sejumlah pihak secara bertahap sedang mengalami perbaikan yang sangat signifikan.

Namun, Haris menilai pilihan aksi pada 27 Agustus 2026 terasa provokatif. Menurutnya, ada kekuatan senyap yang terobsesi mendaur ulang aksi Agustus 2025. Aksi tersebut menimbulkan duka atas tewasnya pengemudi ojek daring (ojol) Affan Kurniawan, serta kerusuhan dan penjarahan rumah sejumlah pejabat.

“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial menumpangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo,” tegas Haris, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.

Haris menduga momentum satu tahun wafatnya Affan Kurniawan sengaja ditunggangi untuk memprovokasi kemarahan pengemudi ojol dan masyarakat luas agar melakukan pembangkangan sosial.

“Namun, kami yakin kawan-kawan komunitas driver ojol tidak akan terprovokasi. Karena baik DPR RI maupun pemerintahan Prabowo telah mengakomodir tuntutan kawan-kawan driver ojol. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi komunitas driver ojol,” lanjut Haris.

Dalam kesempatan itu, Haris mengingatkan tentang teknik ‘information laundering’, yaitu pencucian dan daur ulang disinformasi yang digunakan untuk menyebar hasutan dan provokasi kepada masyarakat. Ia menduga kekuatan senyap tersebut tengah beroperasi menggunakan teknik ini untuk memanaskan situasi menjelang aksi massa 27 Agustus 2026.

Menurut Haris, teknik ‘information laundering’ adalah proses di mana disinformasi atau berita palsu yang diorkestrasi secara masif di akun media sosial dicuci agar tampak kredibel, dengan cara disebarkan melalui saluran media arus utama atau media mainstream.

“Disinformasi dan berita palsu adalah konten itu sendiri, sedangkan pencucian informasi adalah teknik yang digunakan untuk melegitimasi konten disinformasi dan berita palsu tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran,” jelas Haris, seorang aktivis 98 UGM Yogyakarta.

Ia menambahkan, tanpa teknik ‘information laundering’, disinformasi dan hoaks hanya bergerak terbatas pada ruang-ruang marginal di akun media sosial.

“Jika kita cermati, ‘laundering’ informasi atau pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis, tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah”, ujar Haris.

“Gerakan seperti ini sebetulnya bagian dari rangkaian kampanye destabilisasi yang sedang dilancarkan dalam beberapa bulan terakhir”, sambung Haris.

Namun, Haris menilai kampanye destabilisasi tersebut seperti pungguk merindukan bulan. Pasalnya, obsesi sejumlah pakar ekonomi yang memproyeksikan rupiah akan runtuh hingga Rp25.000 terhadap USD, justru berbanding terbalik dengan penguatan rupiah dan IHSG yang perlahan terjadi.

Selain itu, Haris merujuk pidato Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 di hadapan MPR/DPR/DPD yang telah memaparkan data pencapaian program selama dua tahun memerintah. Meskipun demikian, Haris tidak menyangkal bahwa masih banyak masalah rakyat yang belum teratasi.

“Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Bagi kami, gerakan sosial masyarakat adalah mitra kritis pemerintah dalam melindungi kebijakannya dari penyalahgunaan,” tutup Haris.