Koridor.co.id — JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan kemajuan signifikan dalam pemulihan aksesibilitas di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, pascagempa bumi bermagnitudo 7,7. Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menyampaikan laporan ini kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi di Posko Penanganan Bencana Alam Kabupaten Nagekeo.

Fokus utama Kementerian PUPR sejak awal adalah memulihkan konektivitas. Seluruh jalan nasional yang terdampak longsoran kini telah dibuka kembali. Sementara itu, jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan parah ditangani dengan prioritas tinggi guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

“Kami memang fokus utamanya adalah (pemulihan) jalan. Jadi mulai hari pertama itu, sesuai dengan bimbingan Kepala BNPB kami buka semua jalan nasional,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya.

Sebagian besar gangguan akses disebabkan oleh material longsoran akibat guncangan gempa. Mengantisipasi potensi longsoran susulan seiring masih berlangsungnya aktivitas gempa, Kementerian PUPR telah menyiagakan alat berat, termasuk excavator, di sejumlah titik yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan longsor.

Penanganan jembatan terdampak juga menjadi prioritas, khususnya di Kabupaten Manggarai. Jembatan Wae Pesi, yang merupakan jalur vital penghubung Pelabuhan Reo dengan wilayah lain dan lintasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), telah menjadi fokus perbaikan. “Kita sudah diwanti-wanti oleh Kepala BNPB dan Menko Pak Pratikno, jembatan ini harus diutamakan karena transportasi BBM lewat sini. Kemudian kita kerja siang-malam. Hari kedua, alhamdulillah, jembatan sudah bisa fungsional,” jelas Dody.

Saat ini, Jembatan Wae Pesi dapat dilalui secara terbatas dengan sistem buka-tutup satu arah. Pengujian menggunakan truk BBM bermuatan hingga 20 ton telah dilakukan dan jembatan dinyatakan masih mampu menahan beban.

Selain pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan, Kementerian PUPR juga menangani gangguan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah terdampak. Penurunan debit air akibat longsoran yang memengaruhi kondisi sungai sedang diverifikasi dan diperbaiki secara bertahap. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak, masyarakat dibantu melalui pengiriman hidran umum, mobil tangki air, dan toilet portabel.

Perhatian Khusus untuk Pulau Palue

Pulau Palue mendapat perhatian khusus dari Kementerian PUPR mengingat kondisi infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih terbatas. “Jadi jalan waktu itu masih tertutup, hari ke dua itu kami langsung kirimkan dua alat berat. Tapi memang karena transportasi kapal Feri masih sangat terbatas, jadi kita kirimnya sampai dua hari. Dari 10 longsoran, Alhamdulillah, sudah kita buka semua,” tambah Dody.

Peninjauan langsung di Pulau Palue mengungkapkan bahwa sejumlah ruas jalan telah lama tidak mendapatkan pemeliharaan. Keterbatasan sumber air bersih juga menjadi persoalan mendasar di pulau tersebut. Beberapa bak penampungan air hujan yang mengalami kebocoran akibat gempa akan segera diperbaiki untuk memaksimalkan pemanfaatan saat musim hujan.

Untuk solusi jangka panjang, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjajaki teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar. “Jadi Palue ini, di samping jalan yang memang sudah lama tidak dipreservasi, kita akan preservasi juga. Kebutuhan mendasar air akan kita utamakan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa di mana pun masyarakat kita, tidak boleh satu pun kita tinggalkan,” tegas Dody.