Koridor.co.id — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan perkembangan penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada Presiden Prabowo Subianto. Rapat koordinasi tersebut digelar di Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Rabu (26/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Tito merinci bentuk dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemulihan pascagempa. Salah satu fokus utama adalah bantuan pengurusan dokumen kependudukan yang rusak atau hilang, serta optimalisasi penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh pemerintah daerah.

Tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah dikerahkan ke lokasi terdampak untuk membantu penerbitan kembali dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga. “Kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi, khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” ujar Tito.

Selain itu, Kemendagri juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang. Koordinasi serupa juga dijalin dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memfasilitasi penerbitan dokumen seperti SIM, STNK, dan BPKB secara gratis. “Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” jelasnya.

Dalam rangka penanganan logistik, Kemendagri menugaskan tim khusus untuk mendampingi penggunaan Banpres yang telah disalurkan senilai Rp 200 miliar. Dana ini terbagi untuk Pemprov NTT sebesar Rp 40 miliar dan masing-masing delapan kabupaten terdampak menerima Rp 20 miliar. “Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda, karena satu, karena rumahnya rusak, atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” kata Tito.

Pemerintah daerah didorong untuk segera mendata tingkat kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat proses verifikasi. Data ini akan menjadi acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penyaluran bantuan stimulan. “Yang [rusak] ringan Rp15 juta, sedang Rp30 juta, berat Rp60 juta sekarang naik Rp70 juta. Jadi, begitu nanti sudah dinyatakan stabil [tidak terjadi gempa susulan], mereka uang sudah diterima, mereka bangun semua,” terang Tito.

Menteri Tito bersama rombongan juga mendampingi Presiden Prabowo meninjau langsung posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo.