Koridor.co.id — JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang selamanya. Doli menilai gestur AHY tersebut seperti memberikan sinyal kesiapan untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Doli menyatakan persetujuannya terhadap substansi pernyataan AHY mengenai pentingnya menjaga pertumbuhan demokrasi, tanggung jawab institusi negara, tugas pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara. Namun, Doli menyoroti posisi AHY yang saat ini berada di dalam koalisi pemerintahan.

“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujar Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Ia menambahkan, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan luar biasa dan situasi masyarakat yang tidak mudah. Menurut Doli, AHY, yang merupakan bagian dari pemerintah, seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi yang dihadapi.

Doli menekankan bahwa kesulitan yang dihadapi rakyat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, DPR, dan partai politik. Ia menyinggung fenomena beberapa pihak yang sudah mulai menyiapkan diri untuk Pilpres 2029, yang semakin menguatkan bahwa ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan.

Ia membandingkan persiapan poros politik yang mulai terlihat, seperti yang diungkapkan Ketua Umum Projo Budi Arie yang mewakili ‘poros Solo’, dengan ‘poros Cikeas’ yang kini memberikan sinyal kuat. Doli menyayangkan kedua poros ini berada dalam ‘satu kapal’ pemerintahan.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ini menegaskan bahwa Golkar menghormati langkah politik yang diambil partai lain sebagai hak otoritas masing-masing. “Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik,” katanya.

Doli menambahkan, Golkar saat ini dan hingga 2029 tetap fokus membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran dan berupaya keras agar rakyat segera keluar dari masalah yang dihadapi.

Pernyataan AHY

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY memaparkan pengalaman partainya dalam kancah politik, termasuk kemenangan dan kekalahan. Baginya, hal tersebut menjadi pelajaran nyata bahwa Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

AHY juga mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah milik selamanya, melainkan memiliki batas waktu. Ia mencontohkan pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjalan damai dan demokrasi terjaga, termasuk pergantian kekuasaan yang berlangsung secara demokratis setelah dua periode.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY. Ia menambahkan, “Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai.”