Koridor.co.id — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menangani erupsi Gunung Anak Krakatau secara terpadu dengan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu bergerak cepat untuk mengatasi dampak yang timbul di berbagai sektor.

“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2026).

Puan menekankan bahwa keselamatan dan perlindungan warga lokal harus menjadi fokus utama dalam penanganan bencana. Ia juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan seluruh kebutuhan pokok para korban terdampak terpenuhi.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” tuturnya.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat telah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari sebaran abu vulkanik yang mengganggu udara di Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, hingga mengganggu jarak pandang.

Abu vulkanik tersebut juga memengaruhi transportasi udara, menyebabkan penutupan sejumlah bandara dan mengganggu jadwal penerbangan masyarakat.

Selain itu, erupsi ini berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata, batuk, dan gangguan saluran pernapasan (ISPA) bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Gangguan aktivitas perekonomian warga juga terjadi di beberapa daerah terdampak abu vulkanik. Bahkan, beberapa wilayah menerapkan pelajaran jarak jauh (PJJ) untuk melindungi kesehatan anak-anak dari paparan abu vulkanik.

Menyikapi hal ini, Puan meminta pemerintah untuk melakukan penanggulangan bencana secara komprehensif. Ia menekankan pentingnya kepastian pasokan masker dan kesiapan fasilitas medis untuk melindungi kesehatan warga.

“Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” tegasnya.

Puan juga meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sebagai satu kesatuan untuk memastikan warga memperoleh perlindungan yang sama, terlepas dari provinsi tempat tinggal mereka.

“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya pemerintah mengantisipasi perluasan dampak bencana dan memberikan jaminan perlindungan yang jelas kepada masyarakat.

“Bagaimana warga di kawasan berisiko dapat segera mencapai tempat aman, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang memperoleh kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan,” jelas Puan.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, dan pelaku UMKM. Puan menegaskan kelompok masyarakat yang kehilangan pendapatan akibat pembatasan aktivitas wajib mendapatkan bantuan berkelanjutan.

“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” ungkapnya.

Pemerintah diminta menyiapkan rencana pemulihan operasional moda transportasi secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan. Puan menekankan pentingnya mitigasi dampak penundaan penerbangan demi kenyamanan penumpang.

“Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” pesannya.

Puan juga mendorong pemerintah untuk rutin menyampaikan pembaruan informasi terkini mengenai status aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada publik guna meningkatkan kesiapsiagaan warga.

“Dan tentunya edukasi dan sosialisasi dalam menghadapi bencana kegunungapian harus semakin ditingkatkan. Khususnya mengenai dampak kesehatan kepada masyarakat akibat sebara abu vulkanik,” tambahnya.

DPR akan mengawal respons pemerintah dalam mengatasi erupsi Gunung Anak Krakatau. Puan menegaskan tolok ukur penanggulangan bencana adalah minimnya kerugian yang dialami masyarakat.

“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, Puan mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber terpercaya dan kanal informasi resmi, serta tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi.

“Tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi,” ujarnya.

Puan mengingatkan masyarakat untuk disiplin menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan membatasi kegiatan luar ruangan demi menghindari risiko paparan abu vulkanik terhadap saluran pernapasan.

“Sebagai langkah antisipasi, gunakan masker saat beraktivitas. Sebisa mungkin kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting agar tidak terpapar sebaran abu vulkanik. Utamakan selalu kesehatan dan keselamatan diri,” pungkasnya.