Koridor.co.id — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyatakan setuju dengan pandangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menekankan bahwa kekuasaan bukanlah milik seseorang selamanya. Menurut Andreas, pernyataan AHY sejalan dengan prinsip dasar negara demokrasi.

“Apa yang dijelaskan Pak AHY, ya memang prinsip-prinsip dasar dalam negara demokrasi seperti itu, bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan seseorang, kalau kekuasaan milik seseorang itu prinsip kekuasaan absolutisme,” kata Andreas saat dihubungi, Senin (7/9/2026).

Andreas kemudian mengingatkan sejarah mengenai penerapan kekuasaan absolutisme yang pernah terjadi pada masa Raja Prancis Louis XIV yang memerintah dari tahun 1643 hingga 1715. Pada masa itu, Louis XIV menegaskan bahwa negara adalah dirinya sendiri. Hal tersebut, menurut Andreas, menjadi pemicu lahirnya perlawanan kaum borjuis yang berujung pada Revolusi Prancis pada periode 1789-1799 di masa pemerintahan Louis XVI.

Sebelumnya, AHY berbagi pengalaman Partai Demokrat dalam kancah politik Indonesia. Ia menyampaikan bahwa partai tersebut pernah mengalami masa kemenangan dan kekalahan. Pengalaman ini, menurutnya, menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya konsistensi Partai Demokrat dalam mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ujar AHY saat memberikan sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

Lebih lanjut, AHY menerangkan bahwa selama sepuluh tahun Partai Demokrat memegang kekuasaan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semua berjalan damai dan demokrasi terjaga. Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan bersifat sementara dan memiliki batas waktu, sehingga ruang demokrasi harus tetap dijaga.

“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.