Koridor.co.id — JAKARTA – Indonesia tengah berupaya keras memperkuat ekosistem uji klinis di dalam negeri. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai obat dan vaksin baru, termasuk vaksin tuberkulosis (TB) yang menjadi tantangan serius bagi negara ini.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof dr Taruna Ikrar, M.Biomed., PhD, menjelaskan pentingnya uji klinis sebagai gerbang utama bagi seluruh produk kesehatan. “Semua produk kesehatan yang digunakan untuk pengobatan, baik obat kimia maupun produk biologi, pintu masuknya adalah melalui uji klinis. Karena itu, kita menyatukan, memotivasi, sekaligus membangun sebuah ekosistem uji klinis yang baik, andal, dan berkelanjutan,” ujar Prof Taruna di sela IASMED Annual Meeting 2026 di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Prof Taruna menekankan bahwa uji klinis adalah kunci dalam pengembangan produk kesehatan yang dibutuhkan pasien. Untuk itu, ada dua hal krusial yang perlu dilakukan. Pertama, membangun ekosistem uji klinis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Kita perlu melibatkan Kementerian Kesehatan, BPOM, industri farmasi, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, peneliti, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ekosistem ini juga harus didukung oleh regulasi yang mampu menciptakan instrumen dan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan uji klinis,” jelas Prof Taruna.

Kedua, adalah peningkatan ilmu pengetahuan dan kapasitas pelaksanaannya. “Ini mencakup mulai dari memahami kebutuhan penelitian, kesiapan fasilitas, peningkatan kapasitas peneliti, hingga berbagai aspek regulasi dan kode etik. Semua hal tersebut perlu terus kita benahi dan perkuat,” tambahnya.

Menanggapi persepsi publik, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Dr Dra Lucia Rizka Andalucia, Apt, M.Pharm, MARS, menegaskan bahwa uji klinis bukanlah eksperimen pada manusia tanpa standar. “Kalau dibilang uji klinis itu adalah kelinci percobaan, percobaannya sudah lewat. Jadi, tidak ada lagi istilah ‘uji coba’ dalam konteks uji klinis ya. Ini adalah uji klinis yang dilakukan pada manusia dengan standar dan tata kelola yang jelas,” tegas Lucia.

Lucia memaparkan sejumlah manfaat uji klinis. Pertama, memberikan akses terhadap inovasi pengobatan. Kedua, menjadi harapan bagi pasien yang kehabisan pilihan pengobatan. “Pengalaman saya pada pasien-pasien kanker, terutama mereka yang sudah tidak memiliki alternatif pengobatan, menunjukkan bahwa dengan mengikuti uji klinis, mereka bisa mendapatkan akses terhadap obat atau terapi baru. Jadi, uji klinis dapat menjadi sebuah harapan bagi pasien yang sudah tidak memiliki pilihan pengobatan lainnya,” katanya.

Ketiga, uji klinis sangat vital dalam pengembangan vaksin. Lucia mencontohkan pengalaman Indonesia saat pandemi COVID-19. “Kalau kita tidak melakukan uji klinis vaksin di Indonesia pada saat pandemi, kita mungkin tidak bisa mendapatkan akses terhadap vaksin dengan cepat. Karena vaksin tersebut diproduksi oleh negara-negara lain dan tentu saja akan ada kebutuhan besar dari negara-negara tempat vaksin itu dikembangkan. Karena kita melakukan uji klinis sendiri, kita memiliki akses terhadap vaksin tersebut dengan lebih cepat,” jelasnya.

Uji Klinis untuk Tuberkulosis

Terkait uji klinis, Indonesia memiliki harapan besar agar vaksin tuberkulosis (TB) dapat segera diproduksi. “Saya sampaikan bahwa kita masih memiliki beban yang berat untuk melakukan eliminasi tuberkulosis atau TB. Indonesia yang sebelumnya berada di urutan ketiga negara dengan beban TB terbesar, sekarang naik menjadi urutan kedua. Ini tentu bukan berarti kondisinya membaik, tetapi justru menunjukkan bahwa tantangan yang kita hadapi semakin besar. Karena itu, salah satu quick win Kementerian Kesehatan adalah menurunkan dan mengeliminasi TB,” ujar Lucia.

Untuk mencapai eliminasi TB, pemerintah memiliki program pemeriksaan kesehatan gratis serta penguatan kapasitas rumah sakit. “Dalam konteks TB, kita sebenarnya sudah memiliki modalitas untuk diagnosis. Namun, yang masih menjadi tantangan adalah vaksin. Kalau kita ingin benar-benar melakukan eliminasi TB, kita membutuhkan tiga modalitas utama, yaitu diagnosis, pengobatan, dan vaksin. Sampai saat ini, di seluruh dunia vaksin TB yang benar-benar efektif untuk eliminasi masih dalam tahap pengembangan,” kata Lucia.

Indonesia, lanjut Lucia, terlibat aktif dalam pengembangan vaksin TB. “Mudah-mudahan apabila proses pengembangannya berjalan sesuai rencana dan selesai sekitar tahun 2028, kita dapat memiliki vaksin TB pada 2029,” harapnya.

Saat ini, Indonesia memiliki beberapa kandidat vaksin TB yang dikembangkan atau melibatkan peneliti dan institusi di dalam negeri. Salah satunya dikembangkan melalui kerja sama dengan GSK dan Bill Gates Foundation, yang sudah memasuki tahapan pengembangan klinis lanjut. Selain itu, ada kandidat yang dikembangkan sendiri di dalam negeri dan masih berada pada tahap awal, yaitu fase 1. Pengembangan ini melibatkan Bio Farma bersama IPB, serta Etana dan CanSino. “Mudah-mudahan seluruh kandidat tersebut dapat menunjukkan efikasi yang baik dan, yang paling penting, memiliki profil keamanan yang baik. Semua modalitas tersebut kita perlukan untuk mencapai eliminasi TB, termasuk inovasi dalam pengobatan,” tegas Lucia.

Vaksin TB sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan TB. Lucia menjelaskan bahwa obat TB yang tersedia saat ini umumnya membutuhkan banyak pil dan harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup panjang, sekitar empat hingga enam bulan. Kondisi ini menjadi tantangan karena sebagian pasien dapat merasa jenuh dan akhirnya tidak menyelesaikan pengobatannya.

“Karena itu, kita terus mencari obat TB yang lebih aman, memiliki efek samping lebih rendah, jumlah pil yang lebih sedikit, serta durasi pengobatan yang lebih singkat. Jadi, seluruh inovasi tersebut terus kita kembangkan untuk mendukung upaya eliminasi TB di Indonesia,” pungkas Lucia.