Koridor.co.id — Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini dipercepat menggunakan skema kerja paralel. Pendekatan ini mengintegrasikan penyiapan lahan, konstruksi rumah, hingga pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) secara bersamaan. Tujuannya adalah agar para penyintas bencana dapat segera menempati hunian yang aman, layak, dan dapat mendukung kehidupan baru mereka.

Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan lahan seluas 198,92 hektare yang tersebar di 55 lokasi. Tahap awal pembangunan direncanakan mencakup 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat. Rencana ini merupakan bagian dari upaya pembangunan huntap relokasi terpusat atau komunal yang ditargetkan selesai hingga tahun 2027.

Percepatan pembangunan difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan pada tahun anggaran 2026. Seluruh tahapan pekerjaan yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara simultan akan dikerjakan bersamaan guna menghindari penundaan akibat menunggu proses lain selesai.

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang Kementerian PUPR, Teddy Paul H. Siagian, menjelaskan bahwa pola kerja paralel ini diterapkan untuk memangkas waktu pembangunan tanpa mengorbankan kesiapan setiap lokasi. “Di sini kita lakukan secara paralel. Jadi tidak menunggu yang satu selesai baru yang lain memulai, tapi kita laksanakan secara simultan,” ujar Teddy dalam sebuah keterangan, Senin (24/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Teddy dalam Rapat Percepatan Rencana Induk pada Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera yang digelar pada Jumat (21/8). Berdasarkan persetujuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembangunan fisik dapat dimulai apabila surat penyerahan awal lahan dari pemilik kepada pemerintah daerah telah tersedia. Sementara itu, proses sertifikasi dan penyelesaian status hukum tanah akan tetap dilanjutkan secara paralel.

Di tingkat lapangan, pekerjaan pematangan lahan, pembangunan unit huntap, dan pembangunan PSU dilaksanakan secara bersamaan. Komponen bangunan seperti pintu, jendela, dan baja ringan juga difabrikasi lebih awal sebelum dipasang di lokasi untuk memperpendek durasi konstruksi. Infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan dan drainase turut dipercepat dengan penggunaan komponen pracetak, termasuk U-Ditch untuk saluran drainase, sehingga pekerjaan dapat segera dilanjutkan setelah komponen tersedia di lokasi.

Kesiapan pelaksanaan terus diperkuat melalui proses pengadaan barang dan jasa. Per 13 Agustus 2026, sebanyak 48 dari 50 paket jasa konstruksi serta jasa konsultan pengawasan atau manajemen konstruksi telah ditayangkan dalam proses pengadaan. Kementerian PUPR juga memastikan bahwa setiap rumah yang dibangun memiliki calon penghuni yang jelas. Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan surat keputusan penetapan lokasi serta data penerima berbasis nama dan alamat (by name by address) agar pembangunan huntap benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan para penyintas.

“Jadi, setiap desa ini sesuai dengan total kebutuhan unit dan daya tampung lahan yang tersedia, kita sudah mintakan SK penetapan lokasi dari kepala daerah. Begitu juga dengan BNBA. Jadi, kita memastikan bahwa jumlah unit yang akan kita bangun itu sudah pasti akan terhuni oleh masing-masing calonnya,” tambah Teddy.