Koridor.co.id — Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya pengembangan mekanisme pembelajaran yang adaptif terhadap bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Ia berpendapat bahwa langkah ini krusial untuk memastikan kelangsungan pendidikan di tengah ancaman bencana yang sering melanda Tanah Air.

“Indonesia merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana. Oleh karena itu, pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons sesaat,” ujar Lestari Moerdijat pada Senin (24/8/2026).

Rentetan bencana alam yang terjadi dalam sepekan terakhir, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan hingga gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menguji ketahanan sektor pendidikan nasional. Menanggapi situasi ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan protokol pembelajaran darurat bagi wilayah yang terdampak bencana.

Lestari Moerdijat menyoroti tantangan utama yang perlu segera dijawab, yaitu bagaimana pelaksanaan teknis pembelajaran darurat agar proses belajar mengajar tetap berjalan dan hak anak atas pendidikan tidak terampas di tengah krisis. Ia menambahkan, data yang ada saat ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan mekanisme pembelajaran yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan.

Data dari Peta Risiko Bencana BNPB tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70.000 satuan pendidikan, dari PAUD hingga SMA/SMK, berlokasi di wilayah dengan potensi risiko bencana sedang hingga tinggi. UNICEF bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 50 negara dengan anak-anak yang paling berisiko terdampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Oleh karena itu, ia mendorong konsistensi pemerintah dalam menerapkan protokol pembelajaran darurat di wilayah terdampak bencana. Prioritas harus diberikan pada keselamatan pengajar dan peserta didik, pemenuhan hak belajar murid, serta perencanaan pemulihan pascabencana yang matang. Upaya ini perlu terus disempurnakan.

Lestari Moerdijat berharap berbagai kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem jangka panjang dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana di Tanah Air. “Kesiapan sumber daya manusia, penguatan kurikulum adaptif, dan peningkatan literasi kebencanaan bagi para pengajar harus segera direalisasikan. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita belajar saat bencana terjadi, tetapi bagaimana kita memastikan masa depan anak bangsa tidak terhenti oleh bencana,” pungkasnya.