Koridor.co.id — JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau telah menunjukkan hasil yang baik. Penilaian ini disampaikan setelah Tito mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau.

Menurut Tito, salah satu faktor kunci keberhasilan pencegahan di Riau adalah langkah proaktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mengantisipasi potensi pembakaran. Keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit, kata Tito, menjadi elemen penting dalam strategi ini.

“Kami melihat bahwa di Riau ini pencegahannya bagus Pak, awalnya Pak. Karena kami mendengar dari awal perusahaan-perusahaan sawit itu dikumpulkan oleh Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan kemudian ditekan jangan sampai ada pembakaran,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).

Selain pendekatan persuasif kepada perusahaan, pencegahan karhutla juga diperkuat melalui pelibatan aparat dan pemerintah hingga tingkat kecamatan dan desa. Langkah ini dinilai efektif untuk memetakan pihak-pihak yang berpotensi melakukan pembakaran.

Tito menekankan bahwa upaya pencegahan harus terus dilanjutkan, meskipun kondisi karhutla saat ini sudah terkendali. Hal ini penting mengingat potensi datangnya musim kemarau panjang dan fenomena El Nino yang dapat memperpanjang periode rawan kebakaran.

“Saran kami memang langkah ini terus dilanjutkan sambil, untuk mencegah jangan sampai [ada] pembakaran baru, jangan sampai kendor Bapak. Karena ini kan panasnya masih berlanjut Pak. Kalau diperkirakan nanti kan akan El Nino-nya, El Nino yang agak panjang gitu,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan pencegahan harus tetap menjadi prioritas hingga seluruh potensi karhutla benar-benar dapat dikendalikan. Upaya ini diharapkan tidak berhenti hanya karena luasan lahan terbakar berhasil ditekan.

“Mungkin meskipun nanti 900 hektar sudah selesai, terus saja apa namanya itu, tidak kendor (pencegahannya) gitu Pak,” pungkasnya.

Rapat internal tersebut dipimpin langsung oleh Presiden dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.