Koridor.co.id — JAKARTA – Kelompok pemuda yang menamakan diri Gerakan Pemuda Islam (GPI) mendeklarasikan sikap menjelang aksi demonstrasi yang akan digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada 27 Agustus 2026. Dalam deklarasinya, GPI mengajak seluruh warga untuk tidak terpancing provokasi.

Deklarasi tersebut diselenggarakan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Velodrome, Jakarta Timur, pada Rabu (26/8/2026). Ketua Umum PP GPI, Khoirul Amin, menegaskan bahwa demokrasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kami juga menolak setiap upaya menggunakan isu rakyat untuk membangun permusuhan, memperkeruh suasana, atau mengadu domba antar-elemen masyarakat,” ujar Khoirul kepada wartawan.

Menurut GPI, aspirasi rakyat seharusnya disampaikan melalui cara yang bermartabat, konstitusional, dan damai, tanpa mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih luas. Organisasi ini juga menegaskan bahwa AMPB tidak memiliki legitimasi untuk mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami menghormati masyarakat Pati maupun kelompok manapun yang menyampaikan aspirasi. Namun tidak ada satu kelompok masyarakat yang secara otomatis dapat mengklaim dan melegitimasi dirinya sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

“Oleh karena itu, kami meminta agar penggunaan narasi atas nama rakyat Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk membangun legitimasi sepihak terhadap kepentingan kelompok tertentu,” tambahnya.

GPI menyatakan penolakan terhadap segala bentuk aksi yang berpotensi mengarah pada tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Mereka mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban, tidak melakukan kekerasan, tidak merusak fasilitas publik, tidak mengancam keselamatan orang lain, serta menghormati aparat keamanan dan seluruh instansi negara.

“Penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional, tetapi tindakan anarkis bukanlah bagian dari demokrasi yang sehat. Kami mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk menjadi pelopor persatuan dan perdamaian. Kami menyerukan kepada seluruh pemuda Indonesia agar tidak menjadi bagian dari provokasi,” tuturnya.

GPI menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi hingga ujaran kebencian dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. GPI menilai pemuda harus hadir sebagai kekuatan moral yang menjaga Indonesia tetap damai, demokratis, berdaulat, dan bermartabat.

“Kami meyakini bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat dan sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Namun perbedaan tidak boleh berubah menjadi permusuhan dan konflik yang mengancam persatuan bangsa,” ucapnya.

GPI berpandangan bahwa Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan kelompok. Persatuan bangsa, keutuhan NKRI, dan kedaulatan negara, menurut GPI, harus menjadi kepentingan bersama di atas kepentingan politik maupun kelompok.

“Di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa, persatuan, kedamaian, keselamatan rakyat secara keseluruhan,” tutupnya.