Koridor.co.id — Jakarta – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menemui massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026). Para wakil rakyat tersebut tampak naik ke atas mobil komando untuk berdialog langsung dengan para demonstran.

Di antara anggota DPR yang hadir adalah politikus Partai Gerindra Andre Rosiade, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Dyah Pitaloka, dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan. Mereka bersama pimpinan AMPB, Supriyono alias Botok, naik ke atas mobil komando.

Botok dalam kesempatan tersebut menjelaskan hasil pertemuan perwakilan AMPB yang telah diterima di dalam Gedung DPR. Ia menyampaikan bahwa DPR telah berkomitmen untuk menuntaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset termasuk Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk memastikan pembahasan dilakukan secara sungguh-sungguh, terukur, cermat dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Botok.

Setelah mendengarkan penjelasan dari perwakilan massa aksi, Andre Rosiade kemudian menyampaikan orasinya dari atas mobil komando. Ia menegaskan komitmen DPR dalam menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sudah disampaikan dan pimpinan DPR sudah ditandatangani bahwa kalau 15 Desember 2026 RUU Perampasan Aset tidak disahkan maka pimpinan DPR akan mengundurkan diri,” ujar Andre.

Lebih lanjut, Andre menyatakan bahwa Komisi III DPR RI juga telah berjanji akan melibatkan massa AMPB dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset di parlemen. Ia memastikan RUU tersebut akan disahkan pada tahun ini.

“DPR sudah mendengarkan dan menerima aspirasi dan memastikan bahwa 15 Desember 2026 RUU Perampasan Aset sudah disahkan paling lambat,” tutur Andre.