Koridor.co.id — JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pandangan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal siap menjadi kontender pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Herman menilai pernyataan Doli tersebut terlalu dini.

“Terlalu jauh dan overestimate karena Ketum AHY justru hanya memberi penekanan kepada pengawalan program-program strategis Presiden Prabowo agar sukses dan dirasakan oleh rakyat,” kata Herman Khaeron kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Herman menjelaskan bahwa pernyataan AHY disampaikan dalam momentum ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Pidato AHY saat itu berfokus pada kemajuan ekonomi, keadilan, dan demokrasi.

“Pidato tersebut juga hanya menjabarkan tema ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang mencakup memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Konteks inilah yang disampaikan kepada para kader agar secara aktif turut serta mengawalnya,” ujar Herman.

Senada dengan Herman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, menyatakan bahwa AHY hanya menekankan bahwa Partai Demokrat tidak semata-mata mengejar kekuasaan, melainkan juga berkontribusi dalam membangun demokrasi.

“Jadi dalam kaitan itulah beliau menyampaikan perjuangan Partai Demokrat itu adalah tidak semata-mata untuk mengejar kekuasaan, tetapi juga ikut membangun demokrasi. Ya, meskipun tidak harus berkorelasi langsung dengan apa yang kita perjuangkan. Tidak harus kita menang. Begitu. Demokrasi mengandaikan adanya persaingan sehat, sehingga dalam persaingan sehat itu, konsekuensinya menang dan kalah adalah sebuah keniscayaan demokrasi,” tutur Benny.

Benny menambahkan bahwa AHY hanya menegaskan konstitusi mengenai batasan masa jabatan presiden.

“Karena itu dengan demokrasi, bisa saja dia berkuasa 5 tahun dan bisa juga dia dipilih dua periode, kan begitu. Tapi untuk Indonesia misalnya, ya kekuasaan itu dibatasi hanya dua periode untuk Presiden, konstitusi mengatakan, jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum sebetulnya mau menegaskan konstitusi,” jelasnya.

Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa pidato AHY mengenai kekuasaan bukan milik seseorang selamanya, merupakan sinyal kuat kesiapan AHY untuk maju dalam Pilpres 2029.

“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli.

Namun, Doli menyoroti posisi AHY yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Ia menilai gestur AHY tersebut seolah memberi sinyal kuat menjadi pesaing di pilpres mendatang.

“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli.

Ia menambahkan bahwa saat ini bangsa sedang menghadapi tantangan luar biasa dan situasi masyarakat yang tidak mudah. Menurut Doli, AHY sebagai bagian dari pemerintah seharusnya ikut bertanggung jawab.

“Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” ungkapnya.

Doli juga menyinggung soal poros politik yang mulai disiapkan menjelang Pemilu 2029, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie, dan poros ‘Cikeas’ yang mulai dibangun.

“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” kata Doli.

Doli menyatakan bahwa Partai Golkar menghormati langkah politik yang diambil oleh partai lain karena itu merupakan hak dan otoritas masing-masing partai.

“Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu ‘poros politik’ penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik,” ujarnya.

“Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” imbuhnya.