Koridor.co.id — Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengerahkan tim reaksi cepat untuk menanggulangi dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah ini diambil dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien serta pemantauan kualitas air laut di wilayah pesisir Banten dan Lampung.

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa KLH terus memantau secara intensif dampak ekologis dari aktivitas vulkanik yang terjadi di Selat Sunda. Ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah mitigasi dampak lingkungan dan perlindungan masyarakat.

“Saya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengamankan sumber air bersih warga dari kontaminasi abu vulkanik. Pemulihan ekosistem pesisir dan penanganan dampak biologis akan dilaksanakan begitu kondisi aktivitas gunung api dinyatakan stabil,” jelas Jumhur dalam rekaman video yang diterima, Minggu (6/9/2026).

Sebaran Abu Anak Krakatau

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menguraikan pola sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut BMKG, abu vulkanik tersebut teridentifikasi menyebar hingga wilayah Lampung dan sebagian Jakarta.

Data sebaran abu vulkanik yang dipaparkan BMKG per pukul 04.00 WIB mengidentifikasi dua klaster sebaran utama. “Berdasarkan informasi PVMBG dan VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari-9 pada 6 September 2026 pukul 04.00 WIB, teridentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau,” tulis BMKG dalam situs resminya.

Klaster pertama teramati bergerak mengarah ke timur laut-selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta perairan di sekitarnya. Sebaran abu pada klaster ini dilaporkan mencapai ketinggian 20.000 kaki dari permukaan.