Koridor.co.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi sinyal bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dapat menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH. Kebijakan ini dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Kemendagri dilaporkan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi di Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Menurut Tito, Jawa Barat bahkan sudah mengeluarkan imbauan serupa kepada kabupaten dan kota di wilayahnya.

“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat, termasuk juga kegiatan belajar mengajar, dapat dilakukan respons misalnya mengalihkan, untuk mengurangi dampak kesehatan, maupun dampak keamanannya, termasuk misalnya sistem transportasi, saranan, dan lain-lain,” kata Tito dalam sebuah jumpa pers daring yang disiarkan melalui akun YouTube Bakom, Minggu (6/9/2026).

Tito menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberlakukan WFH bagi pegawainya jika situasi di daerah dinyatakan darurat akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kedaruratan ini dinilai berdasarkan aspek kesehatan dan keamanan.

“Kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat, termasuk juga kalau situasi pemerintah kabupaten/kota melihat aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat, termasuk bagi ASN administrasi negara, bisa terganggu, maka yang dapat dilakukan work from home,” ujar Tito.

Skema WFH bagi ASN ini dapat diterapkan sebagian, misalnya 50%, terutama untuk satuan kerja yang bergerak di bidang esensial seperti kesehatan dan sosial masyarakat, serta pemadam kebakaran dan kelistrikan yang harus tetap berjalan.

“Tapi ada yang mungkin itu bahwa dianggap rawan bagi kesehatan dan keamanan, dan itu bisa dilakukan tanpa perlu banyak berpengaruh terhadap layanan publik masyarakat dilakukan dengan working from home misalnya, sampai 75%-80%, kalau itu dianggap perlu, maka yang dapat dilakukan kepala daerah masing-masing,” tegasnya.

Mendagri juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau secara intensif. Koordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat penting.

“Ini kita harus melakukan komunikasi terus menerus dengan sekali lagi tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau seberapa rawan, terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat, di berbagai sektor, termasuk sektor yang administrasi pemerintahan,” imbuhnya.