Koridor.co.id — JAKARTA – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Diaz Hendropriyono, mengumpulkan perwakilan perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut di Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Diaz meminta perusahaan-perusahaan swasta untuk turut serta membangun sekat kanal sebagai upaya pencegahan dan pemadaman karhutla.

Permintaan ini disampaikan Diaz saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Minggu (23/8/2026). Peninjauan ini menjadi momentum untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, mengenai langkah-langkah penanggulangan karhutla.

Turut hadir mendampingi dalam peninjauan tersebut adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat Ganda Yulianto, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat Ridwan, Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLHK Sigit Reliantoro, serta sejumlah pejabat KLHK lainnya. Dari sektor swasta, hadir perwakilan dari PT Cipta Tumbuh Berbuah, PT Sintang Raya, PT Fajar Saudara Lestari, PT Agro Alam Nusantara, PT Asia Palem Lestari, PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa.

Diaz Hendropriyono menekankan pentingnya kolaborasi dalam menangani karhutla. “Kita tidak bisa menyelesaikan (masalah karhutla) hanya dengan satu upaya, perlu upaya lain dan bantuan semua pihak,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa Kementerian LHK telah melakukan berbagai upaya pencegahan di hulu, seperti mengeluarkan surat edaran Menteri LHK tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, membina Masyarakat Peduli Api, serta membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Kebakaran Lahan dan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove.

Fokus utama permintaan kepada pihak swasta adalah pembangunan sekat kanal. “Untuk dari pihak swasta, kami mohon untuk bantu kerja sama dalam membuat sekat kanal, ini yang paling efektif, saya prioritaskan diselesaikan di titik yang masih ada api,” kata Diaz. Ia menambahkan bahwa sekat kanal sangat efektif dalam membantu mengatur dan mengalirkan air secara terfokus ke lahan gambut yang terbakar.

Menurut Diaz, kebakaran pada lahan gambut dapat menjalar hingga lapisan yang lebih dalam, sehingga membutuhkan pasokan air yang konsisten. “Jadi kalau (gambut) sudah terbakar, saya melihat Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi, mereka menyiram susah sekali, apinya di bawah banget, jadi harus dengan sekat kanal,” jelasnya.

Berdasarkan data dari BPBD, luas karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 30.000 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kondisi ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat akibat kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

Menyikapi situasi ini, Diaz menegaskan kembali perlunya kerja sama dari berbagai pihak. Ia menyebut karhutla sebagai kejadian luar biasa yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. “Saya sudah cek lahan gambut terbakar, memang ini kejadian luar biasa hingga Presiden pun turut meninjau. Ini kejadian yang berulang terus, saya rasa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu cara atau satu instansi saja,” ungkapnya.

Selain melakukan tinjauan dan koordinasi, rombongan juga menyerahkan bantuan dari KLHK berupa 5 unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker. Bantuan tambahan juga diserahkan oleh PT Antam Tbk. berupa 1 paket sumur bor dan 5 boks masker medis. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran lahan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

“Saya terima kasih sekali lagi bagi yang sudah membantu, kalau ada masalah bisa hubungi kami atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait, ujungnya ini semua untuk Kalimantan Barat, untuk Indonesia,” tutup Diaz.