Koridor.co.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPD terkait kehadirannya dalam kontes transgender Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand. Jika terbukti melanggar kode etik senator, Arya Wedakarna menghadapi berbagai ancaman sanksi.

Ketua Badan Kehormatan DPD, Hasby Yusuf, menjelaskan bahwa aturan sanksi menurut tata beracara BK terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis. Sementara itu, sanksi sedang meliputi pencopotan dari pimpinan alat kelengkapan, larangan perjalanan dinas, dan sanksi tambahan lainnya. Untuk sanksi berat, ancamannya bisa berupa penonaktifan sementara sebagai anggota DPD hingga pemecatan.

Hasby menambahkan bahwa DPD masih mendalami aduan terhadap Arya Wedakarna. Senator tersebut dijadwalkan akan dipanggil pada Jumat, 11 September 2026, untuk memberikan keterangan lebih lanjut. “Kami akan dalami kasus ini secara cermat, nanti dalam pendalaman itulah kami akan mengambil kesimpulan dan keputusan,” ujar Hasby.

Menanggapi aduan tersebut, Arya Wedakarna telah memberikan klarifikasi mengenai kehadirannya di acara Miss Equality World 2026. Ia menegaskan bahwa kunjungannya ke Bangkok tidak mewakilinya sebagai anggota DPD dari Bali, melainkan sebagai pribadi dan tokoh budaya Hindu. Arya menerima undangan dari sebuah organisasi bernama MS Organization yang diklaim sering mengadakan kegiatan amal dan memiliki jaringan di 15 negara.

Menurut Arya, dirinya diberi tahu bahwa Bali akan menerima penghargaan atas perkembangan pariwisatanya. Ia hadir sebagai tokoh pariwisata untuk menerima penghargaan tersebut. “Jadi kronologinya, pertengahan tahun ini ya, Juni ya. Itu, saya bertempat di istana saya di Jembrana. Mewakili pribadi ya dan juga sebagai tokoh budaya Hindu. Kita menerima panitia, namanya MS Organization,” kata Arya.

Arya Wedakarna juga menyatakan bahwa kehadirannya di Miss Equality World adalah sebagai Presiden Hindu Center of Indonesia, bukan sebagai perwakilan DPD. Ia menjelaskan bahwa terdapat berbagai rangkaian kegiatan dalam acara tersebut, termasuk kunjungan ke vihara dan kuil Hindu, pameran, serta diskusi. Puncak acara pada 30 Agustus adalah pemberian penghargaan kepada lima tokoh.

“Nah, tim mereka itu juga membuat video tentang Bali, pariwisata Bali. Jadi yang di mana saya datang untuk mewakili Bali, karena menerima apa, video itu ya tentang pariwisata Bali yang dianggap berhasil. Ya udah itu aja. Tanpa pidato, menerima, ya sudah, selesai gitu aja, pamit, begitu,” ungkapnya.