Koridor.co.id — Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung. Kunjungan ini dilakukan pada Sabtu (22/8) dan bertujuan untuk melihat kondisi lapangan secara nyata.
Setibanya di Posko Satgas Udara Lanud Supadio, Kalimantan Barat, Prabowo langsung memimpin rapat terbatas. “Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata,” ujar Prabowo saat membuka rapat. Ia kemudian meminta pejabat daerah untuk memaparkan situasi terkini penanganan karhutla.
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Brigjen Purnawirawan Asrianus Bulo, melaporkan bahwa berdasarkan data satelit 24 jam terakhir, terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi, serta ribuan titik api dengan tingkat kepercayaan menengah dan rendah di wilayah Kalimantan Barat.
Usai memimpin rapat, Prabowo meninjau salah satu titik karhutla di Desa Limbung, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Prabowo mengamati kondisi lahan yang terbakar dan proses pemadaman oleh petugas gabungan.
Selama peninjauan, Prabowo tampak fokus mengamati titik lokasi dan menerima laporan dari pejabat setempat. Asap tipis menyelimuti area peninjauan, membatasi jarak pandang, dengan akses menuju lokasi berupa jalur tanah gambut di atas parit kering.
Prabowo memberikan arahan pentingnya penanganan karhutla yang cepat dan terkoordinasi agar api dapat segera dikendalikan dan tidak meluas. Ia juga berinteraksi dengan petugas pemadam serta warga di sekitar lokasi, memastikan arahan dan strategi penanganan diterapkan secara efektif di lapangan.
Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan instruksi Presiden Prabowo agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin. “Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Teddy.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengerahkan berbagai upaya. Sebanyak 3 batalyon TNI dari luar Kalimantan, atau sekitar 1.500 personel, akan didatangkan secara bertahap. Selain itu, 6 helikopter water bombing juga dikerahkan, dan operasi modifikasi cuaca akan diperbanyak, terutama dengan mempertimbangkan potensi hujan di Kalimantan Barat.
Langkah lain yang disiapkan adalah penambahan alat pompa dan bor air, khususnya pada lahan gambut, untuk meredam titik panas bawah tanah. Pemerintah daerah juga diminta untuk tegas dalam menerapkan aturan dan memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.
Ikuti Koridor.co.id
