Koridor.co.id — Pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk fokus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diambil untuk mempercepat koordinasi dan penanganan di lapangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa setiap pejabat akan diberikan tanggung jawab atas wilayah tertentu. “Pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” ujar Prasetyo di JCC, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Pembagian tugas ini dimaksudkan untuk memfokuskan perhatian pada area yang membutuhkan penanganan segera. Prasetyo menegaskan bahwa penunjukan ini bukan berarti pejabat terkait lepas tanggung jawab dari wilayah lain. “Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PMK juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada Kasad juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah,” jelasnya. “Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasi penanganannya kita percepat,” tambahnya.

Saat ini, pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus karhutla. Koordinasi lintas sektor yang telah berjalan dianggap sudah cukup kuat dan efektif.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah mencapai total 72.798 hektare. Berdasarkan data Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada Minggu (22/8/2026), Provinsi Kalimantan Barat mencatat luas karhutla terbesar dengan 38.310,89 hektare, melibatkan 10.010 personel petugas.

Berikut rincian luas lahan terbakar dan petugas yang dikerahkan:

  • Luas Lahan Terbakar:
  • Satgas Darat: