Koridor.co.id — JAKARTA – Upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus digenjot. Penanganan terhadap sungai dan jaringan irigasi yang terdampak bencana menjadi prioritas utama untuk melindungi permukiman warga, lahan produktif, serta menjaga fungsi pengairan.

Langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi kerusakan berulang akibat banjir dan luapan sungai di masa mendatang. Hingga Kamis (20/8), progres penanganan irigasi dan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah mencapai 34 persen. Sementara itu, untuk kewenangan pemerintah daerah, angka pencapaiannya adalah 28 persen.

Menteri Pekerjaan Umum (PUPR), Dody Hanggodo, menekankan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada kecepatan penyelesaian pekerjaan. Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali infrastruktur harus mengedepankan kualitas dan ketahanan jangka panjang.

“Proses pemulihan terus berjalan dan menunjukkan progres yang positif. Namun, fokus kami tidak hanya pada percepatan penyelesaian, melainkan juga memastikan kualitas hasil pemulihan agar lebih tangguh, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).

Pada sektor irigasi dan sungai di bawah kewenangan pemerintah pusat, rehabilitasi telah berhasil diselesaikan pada 4 dari 14 bendung yang terdampak. Selain itu, 13 dari 31 daerah irigasi terdampak juga telah ditangani. Penanganan juga telah dilakukan pada 38 dari 94 sungai dan 6 dari 24 muara yang terdampak bencana.

Sementara itu, di tingkat daerah, penanganan telah diselesaikan pada 3 dari 52 bendung yang terdampak. Pemerintah daerah juga telah menangani 2 daerah irigasi, 17 sungai, dan 9 dari 14 muara yang terdampak.

Percepatan penanganan sungai dan irigasi dinilai sangat penting karena kedua sektor ini memiliki kaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, produktivitas pertanian, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Pemulihan ini diharapkan dapat memastikan aliran air kembali berfungsi normal, lahan pertanian dapat teraliri kembali, serta kawasan permukiman memiliki perlindungan yang lebih baik dari risiko banjir.

Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus menyelaraskan pelaksanaan pekerjaan dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan. Penanganan terhadap bendung, daerah irigasi, sungai, dan muara diharapkan dapat memperkuat sistem pengairan sekaligus meningkatkan ketangguhan kawasan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung percepatan ini melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Pengawalan yang dilakukan diarahkan untuk membantu mengidentifikasi titik-titik hambatan dan memastikan pekerjaan prioritas dapat segera ditindaklanjuti.