Koridor.co.id — PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melaporkan berbagai upaya mitigasi dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut mencakup upaya penegakan hukum, pencegahan, hingga restorasi yang melibatkan TNI, Forkopimda, dan instansi terkait lainnya.

Pemaparan ini disampaikan Kapolda Riau dalam rapat yang digelar di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada Senin (24/8/2026). Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BIN M Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Walyuo, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Irjen Pol Herry Heryawan memaparkan data penegakan hukum yang telah dilakukan sejak 2025 hingga Agustus 2026. Tercatat ada 94 laporan polisi dengan total 106 tersangka yang ditindak selama periode tersebut.

“Khusus 2026 dari Januari sampai Agustus, total ada 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar 806,57 hektare,” ujar Irjen Herry Heryawan pada Senin (24/8/2026).

Ia menekankan bahwa upaya penegakan hukum ini bertujuan untuk memutus mata rantai karhutla yang kerap kali disebabkan oleh aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun tidak. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah pemasangan ratusan plang peringatan di lahan bekas kebakaran hutan dan lahan.

“Kami membuat satu pendekatan baru, kami membuat 513 plang peringatan penegakan hukum karhutla agar tidak terulang kembali, ini terjadi tahun lalu bapak, di 2025 di Kabupaten Rokan Hilir,” jelasnya.

Herry Heryawan menambahkan bahwa plang peringatan pelarangan penggunaan lahan bekas karhutla ini bersifat permanen atau seumur hidup. Menurutnya, praktik pembakaran lahan seringkali dijadikan modus oleh perusahaan besar untuk membuka lahan baru, dengan memanfaatkan petani atau masyarakat kecil.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menanyakan bukti indikasi yang mengarah pada korporasi yang memerintahkan pembakaran. Kapolda Riau menjelaskan bahwa untuk tahun ini belum ada indikasi kuat yang mengarah pada korporasi. Namun, pada tahun 2025, pihaknya telah mengamankan tiga orang yang diduga dimanfaatkan oleh korporasi untuk melakukan pembakaran lahan.

“Sampai saat ini belum ada bapak, tetapi beberapa tersangka yang di 2025 setelah kami lakukan investigasi ada yang tidak punya kebun di situ tetapi dia di situ (dengan alasan) untuk memancing padahal tidak ada lokasi memancing di situ,” terang Herry Heryawan.

Presiden Prabowo kemudian meminta agar ketiga orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman lebih lanjut, serta melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses investigasi.

“Ada berapa orang yang nggak punya ladang di situ?” tanya Prabowo.

“Ada tiga orang, bapak,” jawab Herry Heryawan.

“Tolong dibawa ke Jakarta ya Pak Kapolri, nanti pendalamannya saya juga minta BIN juga ikut ya,” ujar Prabowo.

“Siap, siap, Bapak,” jawab Kapolda mengakhiri.