Koridor.co.id — Jakarta – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga Selasa (25/8) pukul 22.30 WITA, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan milik warga terdampak bencana berhasil diterbitkan ulang. Pelayanan di lapangan masih terus berlangsung untuk menambah jumlah tersebut.

Gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026 telah menyebabkan ratusan korban jiwa, ribuan luka-luka, dan lebih dari 180 ribu warga terpaksa mengungsi.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, Ditjen Dukcapil Kemendagri membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT. Tim ini telah diterjunkan di tujuh kabupaten terdampak bencana sejak 24 Agustus 2026.

Dalam dua hari pelaksanaan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara “jemput bola”, Tim Tanggap Darurat Ditjen Dukcapil berhasil menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi dengan Dinas Dukcapil setempat yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat.

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya pemulihan dokumen administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. “Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2026).

Langkah “jemput bola” ini juga menjadi solusi atas lumpuhnya sebagian layanan Dukcapil di daerah akibat gempa. Kerusakan infrastruktur seperti ambruknya ruang server kantor Dukcapil, rusaknya komputer dan printer, serta terputusnya jaringan listrik dan internet di beberapa kecamatan, membuat akses layanan menjadi sulit.

Menyikapi kondisi tersebut, Ditjen Dukcapil membawa langsung peralatan portabel dan jaringan internet satelit ke lokasi pengungsian. Pola gerak petugas di lapangan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran kantong pengungsian.

“Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak agar pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya bisa langsung diserahkan kepada pemohon,” kata Teguh.

Bagi masyarakat, layanan “jemput bola” ini memberikan manfaat langsung. Warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor kecamatan atau kabupaten yang sebagian kondisinya rusak, tidak dipungut biaya, dan tidak perlu mengantre berhari-hari di tengah kondisi pengungsian yang serba terbatas.

Dokumen yang diterbitkan dapat segera digunakan untuk berbagai keperluan mendesak pascabencana, seperti pengambilan bantuan logistik dan bantuan sosial, pendaftaran layanan kesehatan dan pengobatan di posko medis, pendaftaran ulang sekolah anak-anak korban gempa, hingga pengurusan klaim bantuan perbaikan rumah dan proses rehabilitasi permukiman.

Masyarakat yang membutuhkan layanan ini cukup mendatangi posko pengungsian atau tenda pelayanan Adminduk terdekat selama periode 24-27 Agustus 2026 tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Petugas akan melakukan verifikasi data kependudukan warga meskipun dokumen fisik seperti KTP-el lama atau Kartu Keluarga telah hilang atau rusak.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Dukcapil 168, mengakses laman dukcapil.kemendagri.go.id, atau menyampaikan aduan melalui kemendagri.lapor.go.id.

Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, yang memimpin langsung tim pelayanan di Kabupaten Manggarai Barat, menambahkan bahwa selain penerbitan dokumen darurat, Ditjen Dukcapil juga menyerahkan hibah peralatan dan logistik blangko KTP-el kepada dinas setempat. Langkah ini bertujuan memastikan Dinas Dukcapil di daerah terdampak memiliki kapasitas operasional yang memadai untuk melanjutkan pemulihan dokumen warga.

Sementara itu, Kasubdit Keamanan Informasi Adminduk, Mensuseno, bersama tim teknis melakukan layanan pendaftaran Perlinsos di Desa Robo, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, sejak Selasa (25/8/2026). Hingga kini, lebih dari 100 KK telah berhasil mendaftar Perlinsos Digital.