Koridor.co.id — JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, melakukan kunjungan kerja ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, Muzani berdiskusi dengan rektor, jajaran pimpinan, para guru besar, serta civitas akademika ITS mengenai kemajuan teknologi dan arah pembangunan nasional.

Muzani menekankan bahwa penguasaan teknologi merupakan salah satu elemen krusial untuk memperkuat kedaulatan dan nasionalisme Indonesia. Ia berpandangan bahwa perkembangan teknologi saat ini telah secara signifikan mengubah peta kekuatan global, termasuk dalam aspek militer.

“Kemajuan teknologi harus bertaut langsung dengan penguatan nasionalisme. Kekuatan alutsista dan ketersediaan logistik tidak akan bermakna tanpa ditopang oleh anak-anak bangsa yang terampil di bidang teknologi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada ITS yang telah menjadi institusi terdepan membuka ruang dialog tentang pentingnya penguatan nasionalisme dan kedaulatan negara dari sektor kemajuan teknoligi,” ujar Muzani dalam keterangan resminya, Rabu (26/8/2026).

Ia melanjutkan, “Ini adalah langkah yang responsif mengaitkan teknologi dengan kedaulatan negara. Dan saya rasa ITS adalah kampus yang pertama berbicara soal pentingnya kemajuan teknologi akan pararel dengan kepentingan bangsa.”

Lebih lanjut, Muzani menyoroti pentingnya dukungan riset untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics (STEM).

Oleh karena itu, Muzani mendorong ITS untuk terus berinovasi dalam riset. Inovasi tersebut mencakup peningkatan efisiensi lahan pertanian melalui pemupukan presisi, hingga formulasi pakan ternak unggul yang diharapkan dapat berkontribusi pada swasembada daging nasional.

“Tadi telah dipaparkan bahwa ITS telah mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian atas keberhasilan membuat protoype traktor untuk lahan gambut atau rawa. Ini adalah sebuah inovasi. Tapi mungkin juga bisa dilakukan riset oleh ITS tentang inovasi pemupukan agar kita bisa efisiensi lahan dengan hasil panen yang maksimal. Lalu juga di sektor pakan ternak, di mana bobot hidup hewan ternak seperti sapi bisa terus mengalami kenaikan sehingga kita bisa swasembada daging, tanpa harus bergantung pada impor,” jelas Muzani.

Dalam kesempatan yang sama, Muzani turut memaparkan perkembangan pembahasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia menyebutkan bahwa MPR telah menerima draf PPHN yang telah dirumuskan selama satu dekade terakhir.

Menurut Muzani, PPHN diharapkan menjadi landasan arah pembangunan jangka panjang yang tidak terpengaruh oleh pergantian presiden, sehingga kebijakan strategis seperti penguatan SDM dan STEM dapat berjalan secara berkelanjutan.

“PPHN adalah landasan bernegara, bukan teknis operasional. Maka dia berlaku tidak hanya periodesasi Presiden, tapi melintasi kepresidenan. Dan kami tidak menganggap rumusan yang ada saat ini sebagai produk final. MPR secara terbuka meminta masukan dan sumbangsih pemikiran dari akademisi ITS serta seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

MPR saat ini juga tengah mengkaji opsi bentuk hukum yang paling tepat untuk menetapkan PPHN. Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain melalui undang-undang, Ketetapan MPR, atau amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945.

Muzani menambahkan bahwa pembahasan ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari gangguan terhadap stabilitas sistem hukum nasional. “Kita berpikir bahwa akan mengubah atau amandemen terbatas UUD hanya mengenai PPHN. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa apakah amandemen terbatas ini bisa dilakukan atau nanti bisa melebar ke mana-mana. Maka yang terpenting bahwa bernegara itu adalah tanggung jawab semua pihak. Semua pihak harus bisa bertanggung jawab untuk berkontribusi membangun negara. Kita harus kuatkan negara kita baik dari sisi ekonomi, hukum, politik, dan teknoligi,” tutup Muzani.