Koridor.co.id — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang selamanya. Doli menilai gestur AHY tersebut memberikan sinyal kesiapan untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Doli menyatakan persetujuannya terhadap substansi pernyataan AHY, yang menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan demokrasi, tanggung jawab institusi negara, pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara. Namun, Doli menyoroti posisi AHY yang saat ini berada di dalam koalisi pemerintahan.

“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujar Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Ia menambahkan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan luar biasa dan situasi masyarakat yang tidak mudah. Menurutnya, AHY, sebagai bagian dari pemerintah, seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi yang dihadapi.

Doli menekankan bahwa kesulitan yang dihadapi rakyat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, DPR, dan partai politik. Fenomena ini, menurutnya, semakin menguatkan bahwa “magnet” Pilpres 2029 tidak dapat dihindarkan dan semakin terbuka, dengan beberapa kekuatan yang mulai bersiap.

Ia menyinggung adanya pihak yang sudah menunjukkan poros politik menjelang Pemilu 2029, seperti Ketua Umum Projo Budi Arie. Doli kemudian berbicara mengenai poros ‘Cikeas’ yang disebutnya mulai dibangun.

“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” katanya.

Wakil Ketua Baleg DPR RI ini menyatakan bahwa Golkar menghormati langkah politik yang diambil oleh partai lain karena itu adalah hak otoritas masing-masing partai. “Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu ‘poros politik’ penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik,” jelasnya.

“Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” imbuhnya.

Pernyataan AHY

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkap pengalaman partainya dalam kancah politik, yang pernah mengalami kemenangan dan kekalahan. Baginya, hal tersebut menjadi pelajaran nyata jika Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

AHY menerangkan bahwa selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan, yaitu pada saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden, semua berjalan dengan damai dan demokrasi terjaga. Ia pun mengingatkan bahwa kekuasaan bukan untuk selamanya, melainkan ada batasnya, sehingga ruang demokrasi tetap harus dijaga.

“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.

“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” imbuhnya.