Koridor.co.id — Asumsi imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai masih realistis. Namun, level tersebut lebih tepat dipandang sebagai rata-rata yield tahunan untuk menghitung beban bunga pemerintah, bukan target yang harus bertahan setiap hari.

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun hingga akhir 2026 akan bergerak sideways dengan kecenderungan turun tipis di kisaran 6,85%-7,20%. Sementara itu, pada 2027, yield SUN 10 tahun diproyeksikan berada dalam rentang 6,70%-7,20%.

“Untuk 2027, kisarannya kemungkinan berada di 6,70 hingga 7,20 persen. Level 6,9% akan lebih mudah dicapai jika treasury 10 tahun tidak kembali naik dari 4,7% hingga 4,8%, rupiah bertahan di bawah Rp 17.700 dan bergerak mendekati asumsi Rp 17.500, serta lelang SBN tetap terserap dengan baik,” kata Yusuf kepada Investor Daily, Minggu (6/9/2026).

Pemerintah mengusulkan asumsi suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9% dalam RAPBN 2027. Asumsi tersebut disusun bersama target pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dolar AS.

Menurut Yusuf, salah satu tantangan utama bagi penurunan yield SUN pada 2027 berasal dari sisi pasokan. Meskipun defisit RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), kebutuhan pembiayaan utang tetap besar.

Pembiayaan utang pemerintah dirancang mencapai sekitar Rp876,3 triliun, dengan penerbitan SBN neto sekitar Rp779,9 triliun.

“Defisit yang lebih kecil tidak otomatis berarti kebutuhan penerbitan SBN ikut turun,” jelas Yusuf.

Menurut dia, pasokan SBN yang besar dapat menjadi semacam batas bawah bagi penurunan yield. Apabila lelang SBN mulai kurang terserap, pemerintah berpotensi harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi untuk menarik investor.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat asumsi yield rata-rata 6,9% semakin sulit dicapai.

Karena itu, strategi penerbitan SBN akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah yield pada 2027. Pemerintah dinilai perlu memanfaatkan momentum ketika kondisi pasar dan rupiah mendukung untuk melakukan prefunding, sekaligus menyebar penerbitan ke berbagai tenor agar tidak terlalu terkonsentrasi pada SUN benchmark 10 tahun.

“Debt switching juga dapat digunakan untuk meratakan profil jatuh tempo dan mengurangi risiko refinancing,” ujarnya.

Sementara itu, penerbitan obligasi global tetap dapat menjadi sumber pembiayaan pelengkap. Namun, pemerintah perlu menjaga agar ketergantungan pada utang valuta asing tidak terlalu besar karena dapat meningkatkan risiko nilai tukar.

Yield Treasury Jadi Penentu

Dari sisi eksternal, Yusuf menilai pergerakan yield US Treasury 10 tahun masih menjadi faktor utama yang menentukan arah SUN.

Pada perdagangan awal September, yield US Treasury 10 tahun berada di kisaran 4,7%-4,8%. Pada 4 September, yield US Treasury 10 tahun tercatat sekitar 4,77%, sedangkan yield SUN 10 tahun berada di sekitar 7,11%.

Dengan demikian, spread antara SUN 10 tahun dan Treasury 10 tahun masih memberikan daya tarik bagi investor asing. Namun, spread tersebut juga membuat SUN sensitif terhadap perubahan term premium di pasar obligasi Amerika Serikat.

“Selama treasury tidak menembus 5%, peluang penurunan yield SUN masih terbuka. Sebaliknya, jika treasury kembali naik, arus modal ke emerging market berpotensi melemah dan premi risiko Indonesia ikut meningkat,” kata Yusuf.

Tekanan tersebut semakin relevan karena pasar global masih mencermati arah kebijakan bank sentral AS dan risiko inflasi. Pergerakan yield Treasury dalam beberapa hari terakhir masih berada pada level tinggi, meskipun sempat mengalami penurunan dari level sekitar 4,8%.

Dari domestik, kombinasi kebijakan Bank Indonesia, inflasi, dan pergerakan rupiah menjadi faktor penting berikutnya.

Yusuf menilai ruang penurunan yield SUN tidak cukup hanya mengandalkan ekspektasi penurunan BI Rate. Pasar juga membutuhkan penurunan premi risiko domestik dan stabilitas nilai tukar.

“Jika rupiah kembali melemah menuju Rp17.800 atau lebih, investor asing kemungkinan akan meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi sehingga yield 10 tahun berpotensi kembali di atas 7,2 persen,” ujarnya.

Sebaliknya, apabila rupiah mampu bergerak mendekati asumsi pemerintah sebesar Rp17.500 per dolar AS, tekanan terhadap pasar SBN dapat mereda.

Kondisi inflasi juga menjadi perhatian. Inflasi Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 3,19% secara tahunan. Level tersebut membuat ruang pelonggaran moneter harus tetap mempertimbangkan risiko inflasi, sehingga penurunan BI Rate tidak bisa menjadi satu-satunya katalis bagi pasar obligasi.

Kendati demikian, Yusuf melihat peluang yield SUN 10 tahun menyentuh 6,9% pada 2027 cukup terbuka.

Menurut dia, level tersebut akan lebih mudah dicapai apabila yield Treasury 10 tahun tetap terkendali, inflasi domestik kembali mendekati 2,5%, rupiah stabil, serta permintaan domestik terhadap SBN tetap kuat.

Permintaan dari perbankan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun menjadi penopang penting karena investor domestik dapat membantu menyerap penerbitan SBN ketika minat asing melemah.

“Untuk turun dan bertahan jauh di bawah 6,7% peluangnya lebih kecil,” tegasnya.