Koridor.co.id — Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi utama untuk memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi antargenerasi. Program ini menekankan kehadiran negara sejak dini untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan tumbuh di lingkungan yang kondusif bagi masa depan mereka.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat secara spesifik menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah desil 1, dan baru kemudian desil 2 jika kuota belum terpenuhi.

“Saya ingatkan kalau sudah jadi, untuk desil 1. Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2,” ujar Agus Jabo dalam sebuah keterangan pada Kamis (27/8/2026).

Agus Jabo menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi dari Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.

Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan sosial semata. Investasi pada pendidikan berkualitas menjadi kunci untuk memutus kemiskinan dari akarnya. “Jadi tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu. Pak Presiden tidak mau kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga potensi masalah gizi, sanitasi, rendahnya kepercayaan diri, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung. Dalam beberapa kasus, anak terpaksa membantu orang tua bekerja, yang tentunya mengurangi kesempatan mereka untuk belajar dan berkembang.

“Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini. Supaya kemudian anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” tegas Agus Jabo.

Konsep pendidikan berasrama diterapkan dalam Sekolah Rakyat. Hal ini bertujuan agar anak tidak hanya mendapatkan pembelajaran akademis di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan yang dirancang khusus untuk membentuk karakter dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Saat ini, Agus Jabo mengungkapkan masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum memiliki akses pendidikan. Sementara itu, kapasitas penyediaan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ini baru mencapai sekitar 43 ribu siswa. “Targetnya di 2029 itu 1 juta (siswa). Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih panjang,” katanya.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk segera mempersiapkan lokasi Sekolah Rakyat. Daerah yang lahannya telah diusulkan dan dinyatakan bersih (clear and clean) diminta untuk segera melengkapi persyaratan agar dapat masuk dalam tahapan pembangunan tahun ini.

Salah satu daerah yang aktif menyiapkan lokasi adalah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Bupati Eliyunus Waruwu menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe. “Kemarin sudah komplit sampai sertifikat sudah selesai dan tim dari balai juga sudah turun. Memenuhi syarat (dengan luas) 8,6 hektare,” jelasnya.

Eliyunus menambahkan bahwa Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Nias Barat mengingat angka kemiskinan di daerah tersebut masih tergolong tinggi, mencapai 22,47 persen dari total sekitar 97.856 jiwa penduduk. “Kami menyampaikan sebenarnya satu kerinduan besar (adanya Sekolah Rakyat). Di Sumatera Utara, Nias Barat, bukan bangga dengan kondisi yang ada saat ini, (sekitar) 22,47% itu adalah keluarga kami yang memang masih dikategorikan miskin,” ungkapnya.

Senada dengan Nias Barat, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Lokasi ini dinilai strategis karena berada di kawasan permukiman perkotaan, dekat dengan fasilitas kesehatan dan pusat pemerintahan, serta didukung oleh infrastruktur yang memadai. “Lokasinya sangat strategis berada di kawasan pemukiman perkotaan. Tentunya juga dekat dan memiliki dukungan infrastruktur strategis dan juga pelayanan dasar yang memadai,” kata Anang Armunanto.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri (TAM) Agustinus Budi, Alif Kamar, Virgo Sulianto, Hendri Kurniawan, Dardo Pratisyo, Sekber Sekolah Rakyat Herman Koswara, Plt Direktur PSKB Masryani Mansyur, Kepala Dinsos Grobogan Indri Agus Velawati, dan Baperinda Grobogan Wahyu.