Koridor.co.id — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan kepemimpinannya dalam mendorong percepatan transisi energi Indonesia. Dukungan ini terwujud melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas 100 GW (gigawatt).

Presiden Prabowo sebelumnya telah meresmikan groundbreaking proyek PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa (25/8). Menurut Eddy, inisiatif ini menandai pergerakan transisi energi Indonesia dari sekadar agenda kebijakan menjadi implementasi pembangunan berskala besar.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang tidak hanya mendorong agenda transisi energi, tetapi juga aktif mengawal pelaksanaannya. Groundbreaking PLTS 100 GW menunjukkan bahwa Indonesia serius dan berkomitmen membangun sistem energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan,” ujar Eddy, Selasa (26/8/2026).

Eddy menilai pengembangan PLTS 100 GW akan menjadi terobosan signifikan dalam perjalanan transisi energi nasional. Pengembangan kapasitas PLTS secara masif diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan bauran energi terbarukan terbesar di Asia, khususnya dalam pemanfaatan energi surya.

“PLTS 100 GW adalah lompatan strategis yang akan mengelevasi Indonesia menjadi salah satu pemain utama energi surya di Asia. Kita memiliki sumber daya matahari yang melimpah, dan terus berupaya agar potensi tersebut dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Eddy menambahkan bahwa percepatan pembangunan PLTS perlu dimaknai sebagai momentum strategis untuk membangun ekosistem industri hijau di dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan rantai nilai domestik yang semakin kuat.

Kebutuhan terhadap panel surya, baterai, sistem penyimpanan energi, inverter, konstruksi, transportasi, hingga berbagai komponen penunjang lainnya harus menjadi peluang untuk memperkuat industri nasional. “Ketika kita membangun PLTS dalam skala 100 GW, kita sesungguhnya sedang menciptakan pasar yang sangat besar. Pasar ini harus dimanfaatkan untuk menghidupkan industri dalam negeri, mulai dari industri panel surya, baterai, komponen kelistrikan, konstruksi, hingga berbagai sektor pendukung seperti kontraktor, transportasi, logistik dan jasa lainnya,” tegasnya.

Skala pembangunan PLTS 100 GW juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Eddy mendorong agar investasi energi terbarukan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat Indonesia melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja, penguatan industri nasional, serta keterlibatan pelaku usaha domestik.

“Di sinilah konsep green jobs dan green industry bisa bertransformasi dari konsep menjadi kebijakan konkrit. Melalui pembangunan PLTS 100 GW, kita dapat melihat bagaimana transisi energi menciptakan pekerjaan, membuka peluang usaha, menarik investasi, sekaligus membangun industri baru,” katanya.

Eddy menekankan pentingnya integrasi pembangunan PLTS dengan agenda industrialisasi nasional. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang mendorong tingkat komponen dalam negeri, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta riset dan inovasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk teknologi energi terbarukan.

“Dalam beberapa kesempatan, saya sampaikan bahwa transisi energi harus menjadi ‘pesta’ industri energi terbarukan dalam negeri,” sambungnya.

“Indonesia harus menjadi produsen, manufaktur, sekaligus bagian penting dari rantai pasok energi bersih global. Karena itu, pembangunan PLTS 100 GW harus berjalan beriringan dengan pembangunan industri panel surya, baterai, teknologi penyimpanan energi, dan berbagai industri pendukungnya,” tutupnya.