Koridor.co.id — Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar bencana alam yang terjadi di Indonesia menjadi momentum untuk mengevaluasi dan membangun kesiapsiagaan nasional secara menyeluruh. Upaya ini mencakup sistem pendidikan, infrastruktur, hingga literasi masyarakat mengenai kebencanaan.

“Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Upaya membangun kesiapsiagaan nasional dengan sistem pendidikan dan infrastruktur yang adaptif, serta penguatan literasi masyarakat terkait kebencanaan harus segera diwujudkan,” ujar Lestari dalam sebuah keterangan, Rabu (26/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertema ‘Meningkatnya Aktivitas Gempa Bumi Agustus 2026: Kesiapsiagaan Nasional dan Risiko Sistemik di Kawasan Padat Penduduk’ yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12.

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Agus Riyanto (Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB), Wijayanto (Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG), dan Nuraini Rahma Hanifa (Peneliti Senior Bidang Gempa Bumi dan Tsunami BRIN). Diskusi dimoderatori oleh Tantri Moerdopo, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI.

Selain itu, hadir pula Erma Yulihastin (Peneliti Ahli Utama BRIN) dan Marianus Marselus (Wartawan Media Indonesia di Nusa Tenggara Timur) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, yang akrab disapa Rerie, berbagai langkah antisipatif perlu segera direalisasikan mengingat potensi ancaman bencana terhadap masyarakat yang terus meningkat. Ia merujuk pada data terkini mengenai bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun lalu yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menyebabkan 1.167 jiwa meninggal, ratusan korban hilang, dan ratusan ribu warga mengungsi.

Gempa bumi M 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur, juga mengakibatkan 103 orang meninggal, 986 luka-luka, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Belum lagi, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera yang memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga 25%-30% pada masyarakat dan anak sekolah.

Rerie, yang juga Anggota Komisi X DPR RI, menekankan bahwa pemerintah daerah di kawasan rawan bencana harus didorong untuk memprioritaskan mitigasi bencana. Ini termasuk penertiban tata ruang dan audit konstruksi bangunan tahan gempa. Ia menegaskan bahwa ketahanan nasional bermula dari kesiapsiagaan di level terkecil seperti rumah tangga dan komunitas.

“Kesiapan para pemangku kepentingan dan literasi masyarakat yang baik terkait bencana diharapkan mampu meredam potensi ancaman bencana yang kerap terjadi di tanah air,” kata Rerie.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2026, terjadi 11 kejadian gempa di atas magnitudo 5,7 Skala Richter di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur.

Hal ini disebabkan oleh pengaruh empat lempeng besar dunia yang memengaruhi Indonesia, yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia, Pasifik, dan Filipina. Wijayanto menambahkan bahwa sepanjang tahun 2025, tercatat 43 ribu gempa. Penyebab utama gempa di Indonesia adalah subduksi lempeng (megatrust) dan patahan aktif, yang menjadikan Indonesia negara dengan potensi bencana gempa yang tinggi beserta dampaknya seperti tsunami.

BMKG juga mencatat tingkat guncangan gempa untuk memperkirakan tingkat kerusakan. Wijayanto menjelaskan bahwa BMKG berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPB, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk menyosialisasikan kondisi yang terjadi dan meredam ancaman berita bohong terkait bencana.

Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menyatakan bahwa BNPB berupaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Hingga 25 Agustus 2026, BNPB mencatat 1.587 bencana terjadi, didominasi oleh bencana hidrometeorologi, dengan bencana geologi tercatat 14 kejadian.

Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati peringkat ketiga dari 193 negara yang rawan bencana. Agus menekankan bahwa risiko bencana sangat bergantung pada besar kecilnya ancaman, kapasitas masyarakat dan lembaga dalam memahami bencana, serta kerentanan yang ada. Ketiga faktor ini harus dicermati dan dipahami dengan baik oleh semua pihak.

Agus mengusulkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana yang lebih mengedepankan upaya preventif, multi sektoral, dan mewujudkan tanggung jawab bersama (pentahelix) untuk membangun masyarakat yang tangguh.

Peneliti Senior Bidang Gempa Bumi dan Tsunami BRIN, Nuraini Rahma Hanifa, berpendapat bahwa besar kecilnya dampak bencana tergantung pada kesiapan dalam menghadapi potensi dampak gempa. Peta sumber gempa yang dirilis BMKG diteliti sebagai bagian upaya antisipasi potensi gempa di masa depan.

Ia menambahkan bahwa sejumlah langkah antisipasi tersebut merupakan upaya membangun kesiapan masyarakat. Berdasarkan kerusakan bangunan pada gempa Flores, sebaran kerusakan sesuai dengan peta sebaran gempa yang ada. Untuk menekan risiko, bangunan tahan gempa perlu direalisasikan di wilayah rawan gempa.

“Gempa itu sejatinya fenomena alam, bencana terjadi bila manusia yang hidup di tengah fenomena alam itu tidak siap mengantisipasi dampaknya,” ujar Nuraini. Ia menekankan bahwa gempa di Flores harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan wilayah urban dan padat penduduk dalam mengantisipasi ancaman dampak gempa di Indonesia.

Marianus Marselus, wartawan Media Indonesia di Nusa Tenggara Timur, melaporkan bahwa korban gempa Flores yang tewas didominasi kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia. Saat ini, tercatat 185 ribu orang masih hidup di pengungsian pascagempa.

Menurut Marianus, gempa 7,7 magnitudo bukan hanya soal kekuatannya, tetapi juga bagaimana sistem mampu mengantisipasinya. Peringatan dini kerap kali tidak sampai ke masyarakat karena infrastruktur komunikasi yang tidak memadai di beberapa wilayah. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi dan infrastruktur sangat diperlukan di NTT untuk membangun kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Peneliti Ahli Utama BRIN, Erma Yulihastin, menyarankan agar analisis gempa di Indonesia juga dikaitkan dengan gempa-gempa yang terjadi sebelumnya di negara lain, terutama di sekitar lempeng Pasifik yang aktif bergerak. Erma menduga dimungkinkan terjadinya gempa utama kedua pada rangkaian gempa di Flores karena gempa susulan masih terjadi.

Wartawan senior Usman Kansong menambahkan bahwa masyarakat Indonesia hidup di ‘ring of fire’ yang rentan terhadap gempa dan bencana. Ia menyatakan bahwa kejadian gempa belum bisa diprediksi. Seringkali, korban bukanlah karena gempa itu sendiri, melainkan karena tertimpa bangunan.

Oleh karena itu, mitigasi bencana dan mitigasi gempa perlu dilakukan untuk mengurangi risiko. Usman menyarankan beberapa hal, antara lain larangan tegas mendirikan bangunan di zona merah rawan bencana. Jika harus membangun di zona merah, konstruksi bangunan harus tahan gempa, seperti rumah panggung atau rumah modular hasil rekayasa BRIN yang terbukti tahan gempa.

Selain itu, simulasi atau latihan pengurangan risiko gempa harus dilakukan secara konsisten. “Umumnya kita baru giat berlatih ketika sudah terjadi gempa. Ketika situasi sudah aman kita sering lupa,” ujar Usman.