Koridor.co.id — TNI Angkatan Laut akan segera menambah kekuatan armadanya dengan kehadiran kapal induk baru yang akan dinamai KRI Gajah Mada. Kapal ini merupakan eks-ITS Giuseppe Garibaldi yang saat ini sedang dalam perjalanan dari Italia menuju Indonesia. Direncanakan, kapal ini akan meninggalkan Italia pada Senin malam dan diperkirakan tiba di perairan Indonesia pada 15 hingga 20 September mendatang.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa nama ITS Garibaldi akan berganti menjadi KRI Gajah Mada begitu tiba di wilayah Indonesia. “Namanya masih ITS Garibaldi, masih berbendera Italia. Tapi sesampainya di Indonesia akan berganti bendera menjadi KRI Gajah Mada,” jelasnya.

KSAL memohon doa agar perjalanan KRI Gajah Mada lancar dan selamat sampai tujuan. Perjalanan kapal ini akan melewati rute strategis seperti Terusan Suez dan Laut Merah, namun akan mendapatkan pengawalan dari fregat-fregat milik Italia.

Prosesi pergantian bendera dan pengukuhan nama menjadi KRI Gajah Mada rencananya akan dilaksanakan pada 25 September. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dan meresmikan kapal induk tersebut. “Rencana Bapak Presiden akan ikut meresmikan, hadir di onboard di kapal induk Gajah Mada. Dan nanti kapal induk itu juga dengan nama Gajah Mada akan memiliki semangat yang luar biasa untuk menyatukan Nusantara,” ujar Laksamana Ali.

Lebih lanjut, Laksamana Ali menjelaskan bahwa KRI Gajah Mada tidak hanya akan dilengkapi dengan helikopter Angkatan Laut, tetapi juga helikopter dari Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Hal ini menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan antar matra TNI. “Namun memang pilot-pilotnya akan kita latih untuk bisa mendarat di kapal induk. Itu semangat persatuan kita dan menjaga kesatuan karena Bapak Presiden berpesan bahwa yang sangat berperan dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI ini adalah TNI,” tuturnya.

Penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia sendiri telah disepakati dalam rapat paripurna DPR pada bulan Juli lalu. Seluruh anggota dewan yang hadir memberikan persetujuan atas hibah tersebut setelah mendengarkan laporan dari Komisi I DPR terkait penerimaan hibah alat utama sistem persenjataan (alpalhankam) dari luar negeri.