Koridor.co.id — JAKARTA – Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) bersama elemen warga Pandalungan Kabupaten Jember akan menggelar aksi bertajuk ‘Jaga Jakarta, Jaga Indonesia’. Aksi ini bertujuan untuk mendukung upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta iklim kondusif nasional. Rencananya, rombongan akan bertolak menuju Ibu Kota pada 27 Agustus 2026.

Ketua FMJM sekaligus perwakilan Masyarakat Pandalungan Jember, Kamiludin, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal iklim pemerintahan yang kondusif. Menurutnya, Jakarta bukan hanya pusat pergerakan ekonomi, tetapi juga jantung administrasi negara yang stabilitasnya berdampak langsung pada seluruh daerah di Indonesia.

“Menjaga kedamaian dan ketertiban di Jakarta adalah cerminan dari menjaga stabilitas Indonesia secara menyeluruh. Pembangunan nasional tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya persatuan dan keharmonisan sosial,” ujar Kamiludin dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).

Kamiludin menjelaskan bahwa gerakan ini dirancang untuk memberikan dukungan penuh terhadap rangkaian program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, hingga percepatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Asta Cita dan Keppres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

Meskipun menyatakan dukungan terhadap agenda strategis nasional, FMJM menggarisbawahi bahwa pergerakan ini tidak bertujuan untuk membendung masukan publik. Pihaknya meyakini bahwa ruang kritik dan partisipasi demokrasi harus tetap dibuka secara konstruktif dan bertanggung jawab.

Melalui pergerakan ini, elemen masyarakat Pandalungan membawa tujuh poin imbauan utama. Poin-poin tersebut meliputi pemeliharaan keutuhan NKRI dan persatuan antar elemen bangsa, memastikan Jakarta tetap aman sebagai pusat koordinasi pemerintahan, serta mendorong eksekusi kebijakan publik yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, imbauan juga mencakup penggerakan potensi warga lokal dalam skema pembangunan nasional, antisipasi potensi perpecahan, narasi kebencian, dan tindakan anarkis, serta penyampaian pendapat publik secara tertib, damai, dan sesuai hukum. Poin terakhir adalah merawat solidaritas sosial sebagai modal dasar dalam menghadapi tantangan global.

“Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak berjalan sendiri. Warga daerah siap mengawal agar roda pembangunan berkeadilan dan dampaknya terasa hingga ke pelosok pelosok negeri menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Kamiludin.