Koridor.co.id — JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong peningkatan kerja sama pembangunan pedesaan antara Indonesia dan Tiongkok. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memperkuat inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan ekonomi desa.

Dorongan tersebut disampaikan Yandri saat menerima audiensi delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Menteri Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan Republik Rakyat Tiongkok, Mr Zhang Zhili, di ruang kerjanya pada Jumat (21/8).

Dalam pertemuan tersebut, Yandri memaparkan sejumlah tantangan pembangunan desa di Indonesia. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan yang masih mencapai sekitar 11,34 persen, jauh di atas tingkat kemiskinan di perkotaan. Selain itu, masih terdapat sekitar 10.000 desa yang belum memiliki akses listrik dan sekitar 45 persen desa yang rentan terhadap bencana alam.

Kondisi ini menjadi tantangan yang memerlukan penanganan melalui kolaborasi berbagai pihak. “Olehnya, kami mendorong pendekatan Octahelix Collaboration, yaitu kolaborasi multipihak yang melibatkan berbagai aktor untuk mendukung inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan desa,” ujar Yandri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8/2026).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) juga memberikan perhatian pada pengembangan SDM desa sebagai faktor penting percepatan pembangunan. Menurut Yandri, program kerja sama dengan Tiongkok melalui Benchmarking Study dan Seminar dapat membekali para kepala desa dengan pengalaman serta pengetahuan yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing.

Yandri juga mengusulkan perluasan program benchmarking dengan melibatkan pemuda melalui program Pemuda Bangun Desa. Melalui program ini, diharapkan para pemuda mendapatkan kesempatan belajar dan bekerja di Tiongkok untuk memperoleh pengalaman yang dapat dikembangkan di desa.

“Kami berharap kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas, tetapi juga melalui kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan ekonomi perdesaan,” jelasnya.

Kemendes PDT membuka peluang untuk mengeksplorasi berbagai bentuk kerja sama, termasuk investasi dan keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan potensi ekonomi desa. Kerja sama ini mencakup pengolahan dan hilirisasi produk unggulan desa, peningkatan produktivitas, pengembangan rantai nilai, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perdesaan.

Oleh karena itu, Kemendes PDT menyambut baik perkembangan draf Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemendes PDT dengan Ministry of Agriculture and Rural Affairs Republik Rakyat Tiongkok. MoU ini diharapkan segera difinalisasi dan menjadi dasar kerja sama yang lebih konkret bagi kedua negara.

Indonesia juga melihat pentingnya penguatan kerja sama dengan Tiongkok melalui Global Poverty Alleviation and Rural Development Partnership (GPPAD). Platform ini dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkuat pertukaran pengalaman dan kolaborasi antarnegara dalam pengentasan kemiskinan serta pembangunan perdesaan.

Sementara itu, Mr Zhang Zhili menyampaikan kesepakatannya untuk terus memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah, aparatur pemerintahan daerah, hingga para ahli dan akademisi.

“Dalam kerja sama ini, kami berharap dapat menggunakan langkah-langkah yang nyata dan pragmatis untuk melaksanakan berbagai kesepahaman penting yang telah dicapai oleh para pemimpin kedua negara, serta memberikan kontribusi kita dalam bersama sama mendorong pembangunan komunitas dengan masa depan bersama antara Tiongkok dan Indonesia,” katanya.

Zhang Zhili juga menyampaikan dukungan Tiongkok terhadap sejumlah komitmen Presiden Prabowo Subianto, termasuk target penghapusan kemiskinan sebelum tahun 2029. Ia berharap semakin banyak perusahaan Tiongkok dapat hadir di Indonesia untuk melakukan kegiatan produksi di bidang pertanian.

Selain itu, ia berharap Indonesia dapat terus menyediakan iklim usaha yang baik bagi perusahaan asing. Hal ini termasuk mendukung keberlanjutan kegiatan usaha serta mendorong terciptanya kemakmuran bersama di daerah setempat. “Selain itu, membantu perusahaan menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan stabil, serta mendorong terciptanya kemakmuran bersama di daerah setempat,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ms. Liu Jiang, Director of the Asia-Africa Division, Department of International Cooperation, MARA; Mr. Meng Dehao, Secretary of the General Office, MARA; Mr. Geng Jianzhong, First Secretary, Embassy of China in the Republic of Indonesia; serta Ms. Li Jiajing, Second Secretary, Embassy of China in the Republic of Indonesia. Mendampingi Mendes Yandri, hadir Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Masyhudi, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staf Ahli Bito Wikantosa, serta Staf Khusus Fahad Attamimi.