Koridor.co.id — JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima kunjungan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk mendesak kejelasan mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, turut hadir dalam audiensi tersebut. Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, yang juga merupakan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, memaparkan sejumlah poin penting kepada pimpinan parlemen.

Lukman mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat Pati yang dinilainya telah terpuruk selama satu tahun terakhir. Ia merasa pemberitaan di media sosial seringkali tidak mencerminkan realitas di lapangan. “Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-goreng yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan,” ujar Lukman.

Forum Komunikasi Rakyat Pati ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk LDII, Pemuda Pancasila, tokoh nelayan, dan perwakilan perempuan. Poin utama yang disampaikan Lukman adalah permintaan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. “Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama,” jelasnya.

Selain isu RUU, Lukman juga menyoroti kegaduhan yang terjadi di Pati belakangan ini, seperti acara sound horeg yang berlangsung hingga larut malam dan perusakan kantor DPRD. Ia meminta adanya ketegasan dalam menangani permasalahan tersebut. “Sudah satu tahun kami diacak-acak, di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 00.00 malam, kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?” tanyanya.

Lebih lanjut, Lukman mengusulkan agar dibuat regulasi yang mengatur kreator konten terkait pemberitaan kondisi Pati. Ia prihatin karena informasi hoaks yang disebarkan kreator konten dinilai mampu mengalahkan pemberitaan media nasional yang resmi. “Terus selanjutnya ada poin yang ketiga. Perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi I ya kaitan dengan, apa namanya, media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa,” keluh Lukman.

Ia menambahkan bahwa meskipun pelaku penyebar hoaks hanya segelintir orang, dampak pemberitaannya sangat luas. “Padahal yang ada di lapangan mereka-mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah-olah ini Pati jelek. Selalu negatif, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan. Nggak akan didengar gitu,” sambungnya.

Perwakilan nelayan Pati, Agung, turut menyampaikan dampak negatif dari kondisi yang terjadi di daerahnya. Ia mengeluhkan kekhawatiran investor yang enggan masuk ke Pati akibat pemberitaan negatif. “Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati. Lihat ini Pati,” pinta Agung.

Agung menegaskan bahwa masyarakat Pati pada dasarnya cinta damai dan menginginkan daerahnya dikenal sebagai wilayah yang kondusif. “Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab,” tutupnya.