Koridor.co.id — JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengusulkan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki gudang logistik bencana. Usulan ini bertujuan untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak ketika bencana terjadi.

Gagasan tersebut disampaikan Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan pascagempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/8). Presiden Prabowo dilaporkan memberikan respons positif terhadap usulan tersebut.

Suharyanto menjelaskan bahwa banyak gudang logistik milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah dalam kondisi kosong. Situasi ini menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan respons cepat pada fase awal penanganan bencana. Keterbatasan stok logistik menjadi kendala utama dalam upaya respons darurat.

“Ketika terjadi gempa kemarin, daerah itu tidak bisa berbuat banyak karena gudang-gudang logistik BPBD kosong,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026). Ia menambahkan bahwa hal ini seringkali menimbulkan keluhan dari masyarakat yang belum menerima bantuan, padahal bantuan tersebut sedang dalam proses pengiriman.

Dengan adanya gudang logistik yang terisi, setiap BPBD diharapkan memiliki stok logistik dasar yang siap disalurkan. Logistik dasar ini mencakup sembako, selimut, tenda, dan matras. Suharyanto memperkirakan kebutuhan stok logistik dasar per daerah berkisar antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar.

“Kami sarankan ke depan masing-masing kabupaten/kota punya logistik, buffer stok siap. Sehingga ketika ada bencana, bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Suharyanto, penguatan kapasitas logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan kunci agar bantuan dasar dapat segera diterima oleh warga yang terdampak bencana. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat penanganan darurat dan mengurangi penderitaan masyarakat di wilayah yang rawan bencana.