Koridor.co.id — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mendesak adanya Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing. Regulasi ini dinilai krusial untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Dorongan ini disampaikan Herindra dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing”. Acara yang diselenggarakan oleh ASEAN Study Center (ASC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) ini berlangsung di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/8/2026).

Herindra menekankan bahwa aktivitas spionase dan intervensi asing merupakan tantangan serius yang seringkali bergerak dalam ranah abu-abu, sehingga sulit dijangkau oleh instrumen hukum konvensional. “Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu harus disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” ujar Herindra kepada wartawan.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan payung hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan strategis nasional. Ia mengusulkan agar gagasan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing dikaji secara komprehensif. Kajian ini harus mampu menyeimbangkan antara aspek keamanan negara, prinsip demokrasi, dan kebebasan sipil.

Lebih lanjut, Herindra menyoroti pentingnya penguatan fungsi kontraintelijen serta peningkatan koordinasi antarlembaga. Upaya ini diperlukan untuk mendeteksi berbagai bentuk pengaruh asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keselamatan warga negara.

Dekan FISIP UI, Prof. Evi Fitriani, menyambut baik relevansi seminar tersebut dengan kondisi global saat ini. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi nyata melalui kajian dan rekomendasi kebijakan bagi negara. “Untuk apa menjadi menara gading kalau tidak ada gunanya bagi masyarakat dan negara?” tuturnya.

Evi berharap forum seminar ini dapat menghasilkan pandangan yang konstruktif dari berbagai perspektif, meliputi politik, ekonomi, keamanan, dan sosial. Seminar ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, serta pakar dari dalam dan luar negeri.

Beberapa pembicara yang turut berkontribusi dalam seminar ini antara lain Hj. Nurul Arifin, Mayjen TNI Ari Yulianto, Andi Widjajanto, Ardi Sutedja, Christopher Hariman Rianto, Nobuhiro Aizawa, dan Ken Conboy. Melalui forum ini, ASC FISIP UI berupaya mendorong dialog lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan nasional yang adaptif terhadap ancaman spionase, intervensi asing, keamanan siber, dan dinamika geopolitik global, dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi dan kepentingan nasional.