Koridor.co.id — Jakarta – Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memunculkan diskusi mengenai potensi efisiensi aparatur sipil negara (ASN). Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menekankan pentingnya penyesuaian kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan publik, bukan sekadar efisiensi semata.

Menurut Irawan, perkembangan teknologi dan digitalisasi merupakan keniscayaan yang harus dihadapi untuk mempermudah pelayanan publik. “Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan grand strategy menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan teknologi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Ia menegaskan bahwa penggunaan AI tidak serta-merta berarti pengurangan jumlah ASN. Penambahan atau pengurangan pegawai harus didasarkan pada asesmen yang dilakukan oleh pemerintah. “Sebenarnya bukan efisiensi. Tapi kepada penyesuaian kebutuhan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan publik,” jelasnya.

Irawan menambahkan bahwa teknologi seperti AI sudah mulai diimplementasikan dalam pelayanan publik. Optimalisasi digitalisasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya pemerintah. “Sebenarnya penggunaan teknologi seperti AI itu sudah digunakan. Penambahan/pengurangan kan nanti tergantung assessment pemerintah. Mana yang perlu ditambah/dikurangi,” tutur Ahmad.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tidak semua tugas ASN dapat digantikan oleh AI, karena sebagian pekerjaan masih memerlukan peran sumber daya manusia. “Tidak semua aparatur sipil negara bisa diganti dengan AI. Ada yang memang tetap memerlukan sumber daya manusia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf juga sempat menyoroti pemanfaatan AI dalam kinerja ASN. Dalam rapat kerja bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026), Dede Yusuf mengemukakan potensi efisiensi jumlah dan kinerja ASN berkat penggunaan AI.

Dede Yusuf mencontohkan bahwa pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan dua hingga tiga orang, kini bisa diselesaikan oleh satu orang dengan bantuan AI. “Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap jumlah ASN di daerah seiring dengan kemajuan digitalisasi. Dede Yusuf memberikan gambaran kantor kecamatan yang saat ini memiliki puluhan pegawai, padahal dengan digitalisasi, jumlah tersebut mungkin bisa dikurangi. “Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang,” ujarnya.

Dede Yusuf lantas mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan ini, termasuk kemungkinan berkurangnya kebutuhan ASN akibat adopsi teknologi. “Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?” tanya Dede.