Koridor.co.id — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) kini mengarahkan kawasan transmigrasi untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Paradigma baru ini berfokus pada penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal, serta menarik minat investasi.

Transformasi ini dinilai semakin relevan dalam menghadapi perubahan ekonomi dan geopolitik global. Profesor Ekonomi dari Adam Smith Business School, University of Glasgow, Prof. Soner Başkaya, bahkan menyebut transmigrasi sebagai ‘the right programme at the right time.’ Menurutnya, posisi politik Indonesia yang netral, letaknya yang strategis di jalur perdagangan dunia, serta kekayaan sumber daya alam menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan di tengah perubahan rantai pasok global.

“Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan, mulai dari baterai hingga kendaraan listrik,” kata Prof. Başkaya dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Başkaya dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) yang bertajuk ‘Dari Transmigrasi Menuju Transformasi Regional yang Produktif’ di Jakarta, Senin (24/8). Ia menekankan bahwa peluang yang ada harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan warga, menggerakkan usaha lokal, serta membangun hubungan dengan industri dan pasar yang lebih luas.

Prof. Başkaya menilai, kawasan transmigrasi perlu didukung oleh pusat pengolahan hasil bumi, jaringan logistik yang kuat, fasilitas modern, akses pembiayaan, dan ekosistem inovasi. Dengan dukungan ini, masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari proses produksi dan rantai nilai yang lebih panjang. Pendekatan baru ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menghidupkan kawasan, menarik investasi dan talenta, serta mendorong penyebaran ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah menciptakan kawasan yang produktif, berkembang, dan menarik untuk menjadi tempat bekerja maupun membangun kehidupan.

Bagi masyarakat, perubahan ini berarti terbukanya lebih banyak pilihan pekerjaan tanpa harus selalu berpindah ke kota besar. Petani dan pelaku UMKM juga berpeluang memperoleh teknologi, pembiayaan, mitra usaha, dan akses pasar yang lebih luas. Prof. Başkaya juga mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi ini tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang diumumkan atau banyaknya program yang dijalankan. Ukuran utamanya adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti bertambahnya pekerjaan produktif, meningkatnya pendapatan dan keterampilan warga, tumbuhnya usaha lokal, serta berkembangnya perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan paradigma baru yang dikembangkan Kementrans. Menteri Transmigrasi (Mentrans), M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa pembangunan kegiatan ekonomi harus mendahului perpindahan penduduk. “Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan,” kata Iftitah.

Menurutnya, masyarakat akan datang dan menetap secara sukarela apabila suatu kawasan menawarkan pekerjaan, peluang usaha, infrastruktur, dan prospek kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, kawasan transmigrasi harus dibangun sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat, lahan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, industri, dan pasar. Ekosistem ini harus mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari riset dan pembibitan, produksi, pengolahan, pengemasan, logistik, hingga pemasaran.

Dengan pendekatan ini, lebih banyak nilai tambah dapat diciptakan di dalam kawasan dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Iftitah mencontohkan tingginya konsumsi durian di China yang nilainya mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun. Besarnya pasar tersebut seharusnya menjadi dasar untuk membangun ekosistem industri durian di Indonesia, bukan hanya mengekspor komoditas mentah. “Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budidaya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran global,” ujarnya.

Paradigma baru ini dijalankan melalui lima program unggulan Kementrans. Program Trans Tuntas memberikan kepastian hukum atas lahan; Trans Lokal memastikan masyarakat setempat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pembangunan; Trans Patriot menghadirkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke kawasan; Trans Karya Nusantara mendorong investasi dan penciptaan pekerjaan sebelum perpindahan penduduk; sedangkan Trans Gotong Royong memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Semangat Trans Gotong Royong terlihat dari kehadiran perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), BPKP, Danantara Indonesia, Bank Indonesia (BI), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), sepuluh perguruan tinggi mitra, dunia usaha, mitra pembangunan, serta masyarakat umum dalam acara TED.

“Transmigrasi hari ini tidak bisa berjalan sendirian. Kepastian lahan, infrastruktur, konektivitas, energi, investasi, pasar, tata kelola, dan sumber daya manusia harus dibangun bersama dalam satu ekosistem,” tegas Iftitah. Ia juga berpesan kepada 1.476 Patriot yang bertugas di 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia. Para Patriot diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian dan laporan, tetapi juga memahami potensi, menemukan persoalan nyata, menerapkan ilmu pengetahuan, mendampingi masyarakat, serta menghubungkan potensi lokal dengan teknologi, industri, investasi, dan pasar.

“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” ujarnya. Iftitah menegaskan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh menggusur atau menjadikan masyarakat lokal sebagai penonton. Masyarakat setempat harus menjadi tuan rumah, pelaku utama, dan penerima manfaat pembangunan. Investasi dan industri perlu tumbuh, tetapi nilai tambah, pekerjaan, pengetahuan, serta kesejahteraan juga harus tumbuh di daerah tersebut.

Melalui TED, Kementrans menghadirkan perspektif ekonomi internasional untuk menguji sekaligus memperkuat arah transformasi transmigrasi. “Kita tidak hanya ingin Prof. Başkaya mendukung gagasan kita. Kita juga ingin beliau menantang asumsi kita, menunjukkan risiko yang mungkin belum kita lihat, dan membantu kita memahami apa yang harus dilakukan agar transformasi ini benar-benar berhasil,” kata Iftitah.

Keberhasilan transmigrasi kini tidak lagi hanya diukur dari jumlah penduduk yang dipindahkan atau luas lahan yang dialokasikan, melainkan dari nilai tambah yang tercipta, pekerjaan produktif yang tersedia, peningkatan pendapatan warga, pertumbuhan usaha lokal, partisipasi masyarakat setempat, serta kemampuan kawasan untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, transmigrasi tidak lagi dimulai dengan memindahkan penduduk, melainkan dengan membangun alasan ekonomi yang kuat agar suatu wilayah layak didatangi, dihuni, dan dikembangkan.