Koridor.co.id — JAKARTA – Program normalisasi sungai senilai sekitar Rp218 miliar di Padang Pariaman, Sumatra Barat, dijadwalkan akan mulai dikerjakan pada November 2026. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, secara aktif mengawal proyek ini dan mendorong agar tidak hanya normalisasi sungai, tetapi juga pembangunan akses jalan baru di tepi sungai.

Andre Rosiade menyampaikan bahwa penanganan kawasan yang terdampak banjir harus disertai dengan solusi akses jalan baru. Hal ini terutama penting di lokasi-lokasi di mana jalan lama yang berada di tepi sungai telah hilang akibat tergerus banjir.

Pernyataan ini disampaikan Andre saat bersama Bupati Padang Pariaman, John Kennedi Azis, meninjau Jembatan Anduriang di Nagari Anduring, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, pada Jumat (21/8). Dalam kunjungan tersebut, Andre turut didampingi oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi; dan Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeini Isa. Turut hadir pula Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Barat, Endarmy.

Andre menjelaskan bahwa normalisasi sungai merupakan salah satu program utama dalam penanganan pascabencana di Sumatra Barat. Khusus untuk kawasan Padang Pariaman, pekerjaan normalisasi dengan nilai Rp218 miliar akan segera dimulai. “Untuk normalisasi sepanjang sungai ini, Rp218 miliar dari Balai Wilayah Sungai. Kita mulai kerjakan akhir bulan ini. November 2026, Bapak-Bapak akan bisa melihat normalisasi dimulai. Banyak alat berat akan bekerja di sini,” ujar Andre.

Menurut Andre, normalisasi sungai memiliki peran penting tidak hanya untuk memperbaiki kondisi aliran sungai, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi dampak banjir serta melindungi infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Padang Pariaman, John Kennedi Azis, menyampaikan persoalan lain yang membutuhkan penanganan, yaitu terputusnya akses jalan di kawasan Pasia Laweh akibat banjir. “Di Pasia Laweh, akibat banjir, jalan yang biasanya di pinggir tebing itu habis. Sekarang jalan terputus dan tidak ada jalan,” ujarnya.

John Kennedi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dua opsi solusi. Opsi pertama adalah membuat trase jalan baru, namun opsi ini membutuhkan lahan yang tidak mudah diperoleh. Alternatif kedua adalah mengembalikan aliran sungai ke jalur semula sehingga akses jalan dapat dipulihkan. “Yang pertama, kita bikin trase baru, tetapi memang sulit juga untuk mencari tanahnya. Yang kedua, kita alihkan kembali sungainya seperti ini, kita alihkan kembali sungainya ke tempat semula,” katanya.

Bupati meminta BWS Sumatera V untuk melihat langsung kondisi kawasan tersebut agar solusi teknis terbaik dapat ditentukan. Ia menekankan bahwa persoalan ini mendesak karena masyarakat di kawasan terdampak kini kehilangan akses jalan.

Andre menilai bahwa penanganan sungai dan akses jalan perlu dilakukan secara terpadu. Oleh karena itu, ia mendorong agar kebutuhan pembangunan jalan baru di kawasan terdampak dapat disinergikan dengan program penanganan sungai dan infrastruktur pascabencana. “Jadi sekali jalan, November ini mulai dikerjakan,” ujar Andre.

Andre menambahkan bahwa program normalisasi sungai di Padang Pariaman merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Sumatra Barat pascabencana. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra Barat yang akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2027. Dari program tersebut, sejumlah sungai dan infrastruktur vital di berbagai daerah akan ditangani. “Sumatera Barat, 25 sungai insya Allah akan diselesaikan dalam 11 bulan. Inilah komitmen bahwa pemerintah pusat serius, pemerintah Presiden Prabowo serius untuk membangun kembali Sumatera Barat,” katanya.

Selain normalisasi sungai, Andre juga memastikan bahwa pembangunan sejumlah jembatan di Padang Pariaman terus dikawal. Jembatan Anduriang telah masuk dalam pagu indikatif dan ditargetkan untuk dilelang pada Januari 2027. Pembangunan fisiknya diharapkan mulai Februari 2027 dengan anggaran sekitar Rp47 miliar dari APBN.

Sementara itu, Jembatan Kayu Gadang Sikabu mendapatkan dukungan anggaran Rp47,5 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Pekerjaan ditargetkan dapat dimulai pada akhir 2026 setelah proses administrasi dan penganggaran selesai.

Andre menegaskan bahwa pembangunan jembatan, normalisasi sungai, dan pemulihan akses jalan harus berjalan beriringan agar penanganan pascabencana memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Jembatan Anduriang awak bangun Februari 2027, normalisasi sungai awak mulai November 2026, lalu Jembatan Sikabu awak mulai mungkin November 2026. Inilah komitmen Presiden Prabowo membangun kembali Padang Pariaman,” ujarnya.

Bupati John Kennedi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan pengawalan Andre Rosiade dalam mempercepat penanganan infrastruktur pascabencana. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan solusi permanen bagi masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeini Isa, menyampaikan dukungan pemerintah pusat untuk sektor air minum di wilayah terdampak bencana. Untuk kegiatan penanganan sistem penyediaan air minum tahun 2026, disiapkan anggaran Rp133 miliar untuk SPAM Salisikan dan Tubuk Bontal. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Andre menambahkan bahwa berbagai program tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana di Sumatra Barat dilakukan secara konkret dan bertahap, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan jembatan, pemulihan akses jalan hingga penyediaan air minum. “Kami datang kemari sama-sama menyampaikan bahwa inilah pesan dari Pak Presiden untuk masyarakat Padang Pariaman,” kata Andre.