Koridor.co.id — Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima perwakilan dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Negeri Indonesia (FAGRI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026). Pertemuan ini membahas secara spesifik mengenai penuntasan status para guru berstatus non-Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama terkait kepastian mereka di tahun 2027.

Wakil Ketua DPR RI yang hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Ketua FAGRI, Ahmad Farwiz Nasution, menyatakan bahwa diskusi mendalam telah dilakukan mengenai nasib guru non-ASN. Ia mengungkapkan harapan agar status kepegawaian mereka dapat segera memperoleh kepastian.

“Telah banyak memberikan masukan serta diskusi. Sekiranya penuntasan honorer non-ASN pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Ahmad seusai pertemuan.

Sementara itu, Wakil Ketua FAGRI, Aminuddin, menekankan bahwa pihaknya masih menanti kejelasan status para guru non-ASN. Hingga saat ini, belum ada informasi pasti mengenai masa depan mereka.

“Jadi kami tahun ini sebenarnya menanti-nanti kabar kepastian guru non-ASN. Karena sebelumnya di SE nomor 7 tahun 2026, nah kami diberi kepastian itu hanya sampai tanggal 31 Desember 2026,” jelas Aminuddin.

Aminuddin menambahkan bahwa sebelumnya, fokus perhatian lebih banyak tertuju pada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu. Oleh karena itu, FAGRI secara khusus ingin meminta kepastian mengenai status guru non-ASN di tahun 2027.

“Nah makanya kami datang ke sini bertujuan untuk meminta kepastian tersebut, akan seperti apa nanti kami di tahun 2027,” tuturnya.