Koridor.co.id — Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada hari ini. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian telah menyiapkan langkah rekayasa lalu lintas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional. “Kami jamin rekayasa lalu lintas sifatnya situasional. Apabila terjadi kepadatan arus, kita akan melakukan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).

Budi mengimbau masyarakat untuk senantiasa memperhatikan informasi dan arahan dari petugas di lapangan. Ia juga menyarankan agar massa tidak menggelar unjuk rasa di area Bundaran HI hingga kawasan Sudirman, mengingat lokasi tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian. Polisi merekomendasikan agar aksi unjuk rasa dilakukan di titik-titik lain yang telah ditentukan.

“Apabila tempat-tempat ini dijadikan tempat penyampaian aspirasi, akan mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Kita harus membangun empati, kita harus berpikir bahwa kegiatan aktivitas masyarakatnya juga hal yang penting,” tutur Budi.

Untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari ini, total sebanyak 9.242 personel dikerahkan. Personel tersebut akan bertugas mengamankan 31 aksi unjuk rasa dan 16 kegiatan masyarakat lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Ketua BEM UI, Yatalatof Imawan, sebelumnya menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa hari ini bertajuk #MerebutKemerdekaan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas potensi kemacetan yang mungkin ditimbulkan.

“Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan hari ini. Namun ingat: kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” kata Yatalatof Imawan, Selasa (18/8).

Berikut adalah delapan tuntutan BEM UI dalam aksi unjuk rasa hari ini:

  • Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri
  • Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
  • Wujudkan reforma agraria sejati
  • Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
  • Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP
  • Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah
  • Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana
  • Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP