Pemekaran menciptakan tata kelola yang lebih baik, namun juga harus didukung kepemimpinan dan wewenang yang kuat

Koridor.co.id

Kawasan kota tua Semarang. (Foto: Instagram @kotalama.semarang)

Pengajar Universitas Diponegoro, Semarang Nur Hidayat Sardini menilai usulan yang disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jawa Tengah Abdul Kholik, masuk akal atau rasional.

Jawa Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Pulau Jawa. Provinsi yang kini dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo itu, luasnya 32.800,69 kilometer per segi yang dibagi dalam 35 kabupaten/kota.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, kepadatan penduduk di Jateng sebesar 1.135 jiwa/km per segi. Hal tersebut berdasarkan populasi di Jateng yang mencapai 37,32 juta jiwa.

“Berbagai kondisi ini menimbulkan problem yang selama ini tidak diungkap berbagai kalangan. Kalau digrouping lebih efektif dalam pengambilan keputusan, efisien dalam pembiayaan pembangunan. Problem kontrol level provinsi sampai level RT/RW. Sasaran tak lain manusianya,” papar Nur Hidayat dalam talkshow “It’s A Wondeful Day” di Good Radio Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.

Dia meminta agar semua pihak mempunyai pandangan objektif. Kalau dikatakan boros, yang sering dilihat merusak persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang keliru.

Dalam soal kemiskinan yang dibeberkan Kholik, kata Nur Hidayat bisa menjadi contoh bagaimana problem ini hal yang serius, terkait antara pembagian pendapatan dengan jumlah penduduk.

Sebagai ahli ilmu pemerintahan yang punya pengalaman mendampingi provinsi, Nur Hidayat memandang masalah rentang kendali tidak banyak diungkap dalam debat gubernur. Termasuk ilmuwan.

Jadi bahan pertimbangan pas kalau berpikir waras, ditariknya sebagai model organisasi lebih efektif dalam pemerintah. Membaginya tiga zona, Rembang-Brebes dengan pusat di Semarang, Jawa Tengah Utara, Jawa Selatan meliputi wilayah Banyumas, Bagelen, Purworejo.

Apa yang dinyatakan Kholik dan Nur Hidayat terkait kemiskinan juga pernah diungkap Koridor

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Tengah selalu jadi juara terburuk –di antara tiga wilayah- dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Bahkan selalu bertahan melampaui tingkat kemiskinan di tingkat nasional, juga dua provinsi lainnya.

Tingkat kemiskinan merupakan persentase warga yang tak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya terhadap total penduduk. Pada 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,9 juta jiwa atau 11,25 persen dari total penduduk.

Kemudian diikuti Jawa Barat, dengan tingkat kemiskinan 7,97 persen atau 4,0 juta jiwa. Sedangkan di DKI Jakarta jumlah penduduk miskin 497 ribu atau 4,67 persen dari total penduduk provinsi tersebut.

Menurut Nur Hidayat pemekaran menciptakan tata kelola yang lebih baik, namun juga harus didukung kepemimpinan dan wewenang yang kuat. Dia mencontohkan model pemerintahan DKI Jakarta yang hierarkis.

“Gubernur mampu memegang kerahnya wali kota. Boleh dibilang di Jakarta powerful. Model itu efektif, seperti Metro Manila, New York. Jadi hierarkis banget. Ini memudahkan,” kata Nur hidayat. 

Hal ini yang menjadi problem provinsi lain di mana gubernur tidak bisa memegang wali kota atau bupati dan otonomi desa. Dalam sistem otonomi di Indonesia, gubernur provinsi hanya memiliki beberapa kewenangan, di antaranya pendidikan SMA, misalnya.

“Jadi soal kreasi dan inovasi leadership. Unit dalam level provinsi jadi koordinator otonom. Hal ini belum dilihat Pak Kholik,” kata Nur Hidayat.

Artikel Terkait

Terkini