Pengamat Militer UNAS: Pangkat Kehormatan Prabowo Penuh Pro dan Kontra

Koridor.co.id

Presiden Joko Widodo saat menyematkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto, Rabu (28/2/2024). (Foto: Instagram Prabowo Subianto)

Jakarta, Koridor.co.id – Tidak ada hal yang kontroversi dalam kenaikan pangkat kehormatan untuk Prabowo Subianto, karena hal itu mempunyai dasar dalam konstitusi dan muncul pada tahun politik 2024.

Setidaknya hal itu disampaikan pengamatan politik militer Selamat Ginting dalam dialognya dengan Good Radio Jakarta 94.3 FM, pada Kamis (29/2).

“Justru ini pemberian pangkat kehormatan yang terlambat. Seharusnya pemberian pangkat kehormatan menjadi Jenderal itu terjadi pada 2019 saat dilantik menjadi Menteri Pertahanan untuk mendapat posisi itu,” ujar Selamat.

“Dalam perjalanan sejarah, hal seperti ini sudah pernah terjadi,” lanjut Selamat.

Menteri-menteri yang terkait dalam bidang polhukam itu biasanya pangkatnya masih bintang tiga, lalu dinaikkan menjadi bintang empat kehormatan.

Ini pertama kali terjadi pada 1993, ketika Menkopolhukam waktu itu Susilo Sudarman mendapat kenaikan pangkat sebagai Jenderal Kehormatan.

Ini penting karena Menteri Pertahanan Prabowo sebagai pembangun kekuatan, maka di bawahnya ada Panglima TNI yang bintang empat sebagai pembina kekuatan.

“Begitu juga di bawahnya lagi ada Kepala Staf Angkatan sebagai pembina kekuatan posisinya juga bintang empat,” ujarnya.

Menurut Selamat, justru agak aneh juga kalau kemudian posisi Menhan masih bintang tiga. Namun karena ini terjadi pada tahun politik, maka terjadi pro dan kontra hingga ada nuansa politik yang mengemuka.

Menurut dia, pro dan kontra itu wajar saja terjadi. Apalagi kemudian kalau kita lihat bahwa Prabowo akan menjadi Presiden terpilih berdasarkan quick count KPU.

“Anda bisa membayangkan kalau dia menaikkan pangkat prajurit atau perwira menjadi bintang empat, sementara yang bersangkutan bintang tiga. Kalau bahasa anak sekarang rugi dong!” seloroh Selamat.

Menurut dia, tidak ada yang kontroversi. Termasuk karena UU Nomor 20 Tahun 2009 di pasal 33 ayat 3 huruf a menyebutkan ada penyematan pangkat istimewa bisa untuk militer aktif dan bisa untuk purnawirawan.

Peristiwa 1998

Hal lain yang harus dicermati ialah, kontroversi ini dikaitkan dengan peristiwa 1998 di mana Prabowo diberhentikan dari Dinas Militer oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas rekomendasi.

Keputusan DKP ini sebetulnya posisinya hukum lemah, karena hanya administratif. Dalam keputusan itu, Prabowo diberhentikan dengan hormat dan memiliki hak pensiun.

Sehingga yang bersangkutan menjadi Letnan Jenderal Purnawirawan. Kalau diberhentikan tidak hormat, maka penyebutannya adalah Bekas Letnan Jenderal.

Menurut Selamat, jika lewat mahkamah militer luar biasa (mahmilub), maka keputusannya lebih kuat berdasarkan hukum.

“Ini kan tidak. Yang di-mahmilub-kan anak buahnya, seperti waktu itu Kolonel Chairawan, Tim Mawar itu. Prabowo tidak,” katanya.

Belajar dari pengalaman situasi peristiwa Santa Cruz tahun 1991 di mana Mayor Jenderal Sintong Panjaitan dan Rudolf Warouw juga diperiksa DKP.

Hasilnya sama dengan Prabowo, diberhentikan dengan hormat dan memiliki hak pensiun.

“Perkara mereka tidak dilanjutkan ke Mahmilub. Yang diajukan ke Mahmilub adalah para asisten kolakops, Dandim, Danrem, dan mereka mendapat keputusan hukum tetap.”

Harus dicatat kemudian, kasus Sintong ini ketika diangkat menjadi Sesdalotbang oleh Presiden Habibie, naik pangkat juga menjadi Letjen Kehormatan.

Kasus ini juga terjadi pada Kolonel Nasution dan Gatot Subroto yang diberhentikan Sukarno untuk peristiwa 17 Oktober 1952. Tetapi 3 tahun kemudian, tepatnya pada 1955, Nasution ditarik lagi ke Dinas Militer. Hal ini bisa terjadi, sementara Prabowo tidak bisa karena sudah pensiun.

“Bagaimana dengan konstitusi? Tidak ada yang kontroversi. Kalau mau dilihat UU, mari kita lihat UUD 1945 Pasal 10 disebutkan Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU. Presiden punya hak prerogatif. Jadi Jokowi punya hak itu. Bisa dibayangkan kalau Prabowo jadi Presiden mengangkat diri sendiri,” terangnya.

Selamat mengingatkan ketika 1997 Suharto menjadi bintang lima, agar tidak terdengar aneh dan sendirian, maka dia mendapat pangkat bintang lima bersama Sudirman dan Nasution. (Pizaro Gozali Idrus)

Artikel Terkait

Terkini